Waketum Gerindra Apresiasi Erick Thohir yang Sudah Urus SKCK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto masih belum diumumkan secara resmi kepada publik hingga hari pertama pendaftaran capres-cawapres ini. Namun, muncul persepsi nama yang dianggap sinyal kuat untuk menjadi cawapres Prabowo, berdasarkan penelusuran adanya pengurusan administrasi yang diduga untuk maju dalam pilpres.
 
Diketahui, ada dua nama yang mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), yakni Menteri BUMN Erick Thohir yang disinyalir untuk kepentingan administrasi saat mencalonkan diri dalam pemilu. Selain Erick, ada juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang membuat SKCK.
 
"Mereka semua baru mau berusaha dan itu kita apresiasi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati atau Saras saat ditanya wartawan di sela-sela acara diskusi dan peluncuran buku Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024 di Gedung Perpusnas, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).
 
Saras enggan menyebutkan kandidat terkuat yang akan mendampingi Prabowo. Dia menegaskan pihaknya masih menunggu kepulangan pimpinan partai Koalisi Maju ke Indonesia seusai bertugas di luar negeri mendampingi Presiden RI Joko Widodo. "Mengerucutnya masih keempat itu," ujar dia.
 
Diketahui, berdasarkan hasil perkumpulan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju di Kertanegara pekan lalu, ada empat calon pasangan Prabowo yang disebut masing-masing berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Pulau Jawa.
 
Ada sejumlah persepsi atau prediksi nama-nama cawapres yang dimaksud, diantaranya yang dari luar jawa antara Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra. Sementara dari Jawa Tengah adalah Gibran Rakabuming Raka, dari Jawa Timur ialah Khofifah Indar Parawansa, dan Jawa Barat adalah Ridwan Kamil.
 
"Kita masih menunggu untuk semua pimpinan Koalisi Maju pulang, untuk bisa dirapatkan bersama mudah-mudahan dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata dia.
 
Saat ditanya deadline pendaftaran Prabowo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Saras menegaskan akan dilakukan sesegera mungkin ketika pimpinan ketum partai koalisi siap. Yang jelas sebelum ditutupnya pendaftaran capres-cawapres oleh KPU pada 25 Oktober 2023. "Deadline-nya yang penting sebelum tanggal 25 Oktober," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika