Pemimpin Oposisi Israel: Netanyahu Harus Mundur Sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemimpin Oposisi Israel, Yair Lapid, mengatakan bahwa Israel tidak dapat membiarkan dirinya melakukan kampanye militer melawan Hamas berkepanjangan 'dengan PM yang tidak dipercaya'. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan pada Rabu (15/11/2023) bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "harus mundur sekarang."

"Saya marah dengan Netanyahu, itu meluapkan emosi saya dari dalam," kata mantan Menteri Likud ini. Lapid menyerukan agar pemerintah Netanyahu digulingkan melalui mosi tidak percaya, yang memungkinkan pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh anggota Likud lainnya.

"Netanyahu harus mundur sekarang selama pertempuran berlangsung," kata pemimpin Yesh Atid kepada berita Channel 12 - pertama kalinya dia secara terbuka menyerukan penggulingan perdana menteri sejak awal perang.

"Kami akan duduk (di pemerintahan) di bawah kandidat lain dari Likud," ujarnya, mengklaim bahwa ia sedang berdiskusi dengan para pemimpin partai yang berkuasa mengenai masalah ini. "Ada banyak orang di sana yang memahami bahwa negara ini akan menuju ke tempat yang buruk."

"Pemerintah ini tidak berfungsi," lanjutnya. "Kita membutuhkan perubahan - Netanyahu tidak bisa terus menjadi perdana menteri. Kita tidak bisa membiarkan diri kita melakukan kampanye yang berkepanjangan dengan seorang perdana menteri yang tidak dipercaya oleh publik," tambahnya.

Lapid mengatakan bahwa ia siap untuk membentuk sebuah "pemerintahan rekonstruksi nasional" yang dipimpin oleh Likud, dengan partai-partai ultra-Ortodoks, Yisrael Beytenu pimpinan Avigdor Liberman, dan Persatuan Nasional pimpinan Benny Gantz, namun menekankan bahwa "Netanyahu tidak dapat memimpinnya."

Lapid tidak bergabung dengan kabinet perang yang dibentuk enam hari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober bersama Gantz, dengan alasan bahwa kabinet tersebut tidak akan bisa berfungsi. Dia telah memberikan prasyarat untuk bergabung dengan pemerintah dengan menggulingkan menteri-menteri sayap kanan Bezalel Smotrich, yang memimpin Zionisme Agama, dan Itamar Ben Gvir, pemimpin Otzma Yehudit.

Netanyahu dianggap tak kompeten....

Banyak warga Israel menuduh pemerintahan Netanyahu tidak kompeten dan kacau dalam menanggapi krisis ini. Termasuk lambatnya reaksi tentara terhadap serbuan dari para pejuang Hamas, yang membuat warga sipil harus mempertahankan diri mereka sendiri selama berjam-jam.

Selain itu, mereka merasa Israel di bawah Netanyahu, kekurangan peralatan militer selama pemanggilan tentara cadangan. Sedangkan respon sipil yang lamban dalam mendukung pemerintah mengakibatkan warga perlu mengungsi menghindari pertempuran.

Kurangnya tindakan telah mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh apa yang mereka lihat sebagai respon negara yang tidak efektif.

Partai Likud yang berkuasa mengecam Lapid atas pernyataannya, menuduhnya berusaha mendirikan pemerintahan yang akan mengupayakan negara Palestina. Sangat disayangkan dan memalukan bahwa Lapid bermain politik selama perang ketika dia menyarankan untuk menggulingkan perdana menteri yang memimpin kampanye peperangan.

"Kemudian Lapid berusaha mengganti Netanyahu dengan pemerintahan yang akan mendirikan negara Palestina dan mengizinkan Otoritas Palestina untuk mengendalikan Gaza," kata partai itu dalam sebuah pernyataan.

Netanyahu belum menjelaskan badan mana yang akan memerintah daerah kantong tersebut setelah perang. Tetapi Israel telah menghapus "otoritas sipil pendidikan yang mendidik anak-anaknya untuk membenci Israel, membunuh orang Israel, dan melenyapkan Negara Israel," sebuah referensi yang jelas untuk PA, yang memerintah beberapa bagian Tepi Barat.

Menanggapi pernyataan Likud, Yesh Atid mengatakan bahwa mereka telah melewatkan poin yang dibuat oleh Lapid, yang tidak pernah menyerukan agar partai tersebut diganti dalam peran utamanya di pemerintahan.

"Lapid menyarankan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Likud, dengan perdana menteri dari Likud yang bukan Netanyahu. Begitulah cara kita memulai penyembuhan nasional," bunyi pernyataan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika