KPU Benarkan Capres dan Cawapres akan Selalu Bersama di Lima Kali Debat, Ini Penjelasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 semuanya akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan capres-cawapres. Namun, kehadiran masing-masing hanya sebagai pendamping.

Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan, lima kali debat ini terbagi menjadi tiga kali debat antarcapres dan dua kali antarcawapres. Dia menjelaskan, saat debat antarcapres digelar, maka kehadiran cawapres hanya sebagai pendamping. Begitu pula sebaliknya, ketika debat antarcawapres dilaksanakan, capres yang hadir hanya mendampingi pasangannya.

"Di setiap debat, rencananya akan didampingi oleh pasangan masing-masing. Misalnya, pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan. Dalam debat ini, cawapres hanya mendampingi saja," kata Idham saat dikonfirmasi, Sabtu (2/12/2023).

"Hal ini tidak melanggar perundang-undangan pemilu. Begitu juga sebaliknya," sambung dia menjelaskan.

Koordinator Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI ini menyebut, meski hanya mendampingi, setiap pendamping itu akan tetap berada di atas panggung bersama pasangannya masing-masing saat debat dilakukan. Dia memastikan, hal ini tidak melanggar aturan yang berlaku.

"Iya, benar (pendamping berada di atas panggung). Aktor utama debat sesuai UU Pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 277 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 277 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023," jelas Idham.

Dia mengungkapkan, format debat ini juga sudah diketahui oleh tim kampanye dari tiga pasangan calon (paslon). Hal itu disampaikan saat KPU menggelar rapat bersam tim kampanye ketiga paslon pada Rabu, 29 November 2023.

"Pada 29 November 2023, KPU sudah mengadakan rapat dengan ketiga tim kampanye paslon. Semua tim kampanye memahami apa yang disampaikan oleh KPU," ujar Idham.

Sebagai perbandingan, lima putaran debat Pilpres 2019 digelar dengan format berbeda. Ajang adu gagasan itu digelar dengan komposisi dua kali debat dihadiri pasangan capres-cawapres, dua kali debat hanya dihadiri capres, dan satu kali debat khusus dihadiri cawapres.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya belum menyepakati format debat capres-cawapres Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Meskipun, mereka mengakui telah bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada pekan ini.

"Saya tahu bahwa TPN, tim masing-masing paslon (pasangan calon) itu sudah bertemu dengan pihak KPU. Sejauh yang saya tahu, belum ada kesepakatan. Jadi, kalau ketua KPU menyatakan sudah ada kesepakatan, saya kira sih itu keliru," kata Todung dalam keterangan pers daring seperti dipantau di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Todung menambahkan TPN Ganjar-Mahfud menilai format debat tetap harus digelar sebanyak lima kali, yang terdiri atas tiga debat capres dan dua debat cawapres. "Jadi, dalam pandangan TPN Ganjar-Mahfud, debat itu tetap tiga kali untuk capres, dua kali untuk cawapres. Nah, soal substansi, ini masih diperdebatkan. Apa sih substansi atau materi dari masing-masing debat tersebut?" kata Todung.

Todung menyesalkan susunan format debat capres-cawapres Pilpres 2024 oleh KPU RI. Todung juga menilai pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari soal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menghadiri lima kali debat itu merupakan tipu daya.

"Terus terang, menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua KPU, Saudara Hasyim Asy'ari, yang mengatakan bahwa debat itu tetap diadakan lima kali, tetapi dihadiri oleh kedua paslon capres dan cawapres," kata Todung.

Pada Jumat (1/12/2023) malam, cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi ihwal agenda debat khusus cawapres dalam Pilpres 2024 yang ditiadakan seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Cawapres nomor urut 1 itu mengaku berharap skema debat cawapres sama dengan sebelumnya. 

"Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi, tentu kita menyesal itu terjadi tidak seperti lima tahun yang lalu," kata Imin usai menghadiri acara Mukernas MUI di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023) malam. 

Saat ditanya apakah perubahan itu menguntungkan paslon tertentu, Imin menekankan agar ada transparansi. Dia juga berharap debat khusus cawapres menjadi ajang untuk adu gagasan.  

"Sebetulnya debat ini bagian dari transparansi dari rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggu supaya lebih terbuka," jelasnya. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa dirinya berharap debat khusus cawapres tetap diadakan pada Pilpres 2024, sama dengan Pilpres 2019 yang lalu. "Ya pasti kita ingin berharap itu," ujar dia. 

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming juga sudah memberi respons usai KPU RI meniadakan debat terpisah secara khusus untuk cawapres seperti pada Pemilu 2019 lalu. Putra sulung presiden Jokowi tersebut mengaku akan mengikuti keputusan KPU terkait tak adanya debat khusus cawapres. 

"Ya kita ngikuti keputusan KPU saja, nggeh," kata Gibran singkat, ketika ditemui di Balai Kota Solo, Sabtu (2/12/2023). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika