KPU Ubah Format Debat Pilpres 2024, tidak Ada Debat Khusus Cawapres Seperti 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 semuanya akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan capres-cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri capres atau cawapres seperti pada Pilpres 2019.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, lima putaran debat pada dasarnya terdiri atas tiga kali debat antarcapres dan dua kali antarcawapres. Kendati begitu, dalam lima kali debat itu pasangan capres-cawapres selalu hadir bersamaan. Hanya porsi berbicaranya yang dibedakan.

"Lima kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja, proporsi bicaranya yang berbeda. Pada saat debat capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres proporsinya untuk cawapres lebih banyak," kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, dikutip Jumat (1/12/2023).

Sebagai perbandingan, lima putaran debat Pilpres 2019 digelar dengan format berbeda. Ajang adu gagasan itu digelar dengan komposisi dua kali debat dihadiri pasangan capres-cawapres, dua kali debat hanya dihadiri capres, dan satu kali debat khusus dihadiri cawapres.

Hasyim mengatakan, debat Pilpres 2024 selalu menghadirkan pasangan capres-cawapres secara bersamaan bertujuan untuk menunjukkan kekompakan mereka kepada publik. "Supaya publik makin yakin lah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," ujarnya.

Dia menyebut, format debat Pilpres 2024 itu merupakan kesepakatan antara KPU dan perwakilan tim sukses tiga pasangan capres-cawapres. Kesepakatan dibuat dalam pertemuan di Kantor KPU RI, Rabu (29/11/2023).

"Ini kan kita bicarakan, kita sepakati baiknya yang mana. Ini (format debat pasangan hadir selalu) salah satu kesepakatan yang kita capai," ujar Hasyim, yang pada Pilpres 2019 juga menjabat sebagai komisioner KPU RI.

KPU sebelumnya menetapkan debat putaran pertama akan dilaksanakan di Kantor KPU RI pada 12 Desember 2023. Debat antartiga pasangan capres-cawapres itu akan ditayangkan di stasiun televisi nasional.

Tiga pasangan yang akan beradu gagasan adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menanggapi ihwal agenda debat capres-cawapres dalam Pilpres 2024 dilakukan secara bersamaan. Menurut Anies, sebaiknya pola debat capres-cawapres dilakukan sama dengan sebelumnya, yakni terpisah. 

"Menurut hemat kami yang sudah biasa dikerjakan ya itu saja diteruskan, sehingga kita memiliki kepastian kalau disebut sebagai debat dari waktu ke waktu itu polanya sama," kata Anies kepada wartawan usai menghadiri agenda 'Dialog Pers dan Capres dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)' di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Anies menuturkan, pola debat capres-cawapres yang telah dilakukan dalam pemilu sebelumnya perlu dijaga. Dia mengaku sedikit banyak mengetahui tentang agenda debat pemilu karena pernah berpengalaman menjadi moderator debat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama pada 2009 yang lalu. Sejak itu, Anies menyebut format debat terus berulang. 

"Menurut saya ketika dijaga berulang maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan bukan hanya antar calon tapi antarperiode capres sekarang dengan periode-periode sebelumnya," ujar dia. 

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengaku telah bersiap untuk debat capres-cawapres perdana, 12 Desember 2023 mendatang. "Ya sudah dipersiapkan," katanya di Balai Kota Solo, Jumat (1/12/2023). 

Gibran mengatakan persiapannya melibatkan sejumlah tokoh dalam prosesnya. Kendati demikian, ia enggan menyebutkan tokoh-tokoh itu.

"Nanti ada (melibatkan tokoh)," jelas dia.

Putra sulung presiden Jokowi tersebut juga mengatakan ada kolaborasi dengan Prabowo Subianto selama persiapan. "Iya (kolaborasi dengan Prabowo)," katanya mengakhiri. 

Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai, tindakan mengubah format debat Pilpres 2024 semakin membuat KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak jelas. "Semakin tidak jelas arah KPU, jadi kita layak bertanya ada apa dengan mereka sebenarnya," kata Ray kepada Republika, Jumat (1/12/2023).

Ray menyayangkan, KPU membuat buram debat yang akan digelar dalam lima sesi tersebut. Padahal, Ray merasa, seharusnya KPU bisa membuat debat-debat itu lebih tegas mana yang debat capres mana yang debat cawapres.

Misalnya, debat khusus capres digelar dua kali, debat khusus cawapres dibuat dua kali dan satu kali debat berbarengan capres-cawapres. Ia berpendapat, peniadaan debat khusus capres atau cawapres menimbulkan banyak tanya.Kenapa diburamkan begini, jadi debat cawapres capresnya ikut, debat capres cawapresnya ikut," ujar Ray.

Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu menilai, tindakan yang menghapus debat khusus cawapres itu malah akan makin menambah beban kekhawatiran publik kepada KPU. Padahal, kepercayaan publik terhadap KPU sangat diperlukan.

"Saya kira ini akan menambah beban pertanyaan orang terhadap KPU, ada apa dengan KPU kok bisa begini desainnya," kata Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika