Kontras Nilai Kasus Pelanggaran HAM yang Diungkit Ganjar di Debat tak Sesuai Data
Kontras juga menyayangkan tidak adanya komitmen dari Prabowo menyelesaikan kasus HAM.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melihat diskursus soal penegakan hukum kasus pelanggaran HAM berat menjadi isu panas di tengah debat calon presiden, utamanya antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tapi, ada sejumlah catatan yang KontraS buat, salah satunya menyayangkan jumlah kasus pelanggaran HAM berat yang disebutkan oleh Ganjar tidak sesuai dengan data yang ada.
“Sangat disayangkan kasus pelanggaran HAM berat yang disebutkan oleh capres nomor urut tiga hanya menyebutkan 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023 lalu. Padahal terdapat 17 kasus pelanggaran HAM berat yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM,” ujar Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya, Rabu (13/12/2023).
Pihaknya juga menyayangkan, tidak munculnya keberanian dari capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, untuk berkomitmen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan, tanggapan Prabowo terkait penuntasan kasus penghilangan aktivis 1997-1998 justru mengafirmasi dirinya diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Hal itu, kata Dimas, dibuktikan dengan adanya dua pola jawaban yang muncul berkaitan dengan pemenuhan jawaban sebelumnya atas keterlibatannya dalam kasus tersebut ke beberapa pihak dan media. Di samping itu, Prabowo juga menyebutkan beberapa korban penculikan aktivis 1997-1998 yang telah dikembalikan saat ini berada dipihaknya.
“Jawaban tersebut patut disesalkan karena capres nomor urut dua mencampuradukkan hubungan politik personal korban dengan dirinya,” kata Dimas.
Menurut dia, upaya hukum penuntasan pelanggaran HAM berat sama sekali tidak dapat dihubungkan dengan pilihan politik korban. Alih-alih menjawab dengan mengemukakan strategi yang akan dilakukan untuk menuntaskan kasus, Prabowo justru ‘berlindung’ dibalik dukungan aktivis 98 kepadanya.
Lebih lanjut, para capres juga dinilai nihil komitmen dan strategi konkret dalam agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Padahal, gagasan dari segi strategi maupun metode adalah hal yang paling esensial untuk dijadikan diskursus debat guna menguji tanggung jawab dari masing-masing capres dalam memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat.
“Masing-masing calon gagal memunculkan gagasan dan strategi penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” jelas Dimas.
Dia menerangkan, nihilnya strategi dan metode dari ketiga para capres terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam momentum debat capres sangat disayangkan. Sebab, gagasan dari segi strategi maupun metode dinilai sebagai hal yang paling esensial dan mutlak untuk dijadikan diskursus debat untuk menguji tanggung jawab para capres dalam memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat.
“(Memenuhi hak korban pelanggaran HAM beraet) secara komprehensif berkaitan dengan hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas pemulihan yang efektif hingga jaminan ketidak berulangan atas kasus pelanggaran HAM berat,” terang dia
Pada debat capres semalam, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memang sempat mencecar capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, soal kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Prabowo pun merespons pertanyaan semacam itu tendensius kepadanya.
Ganjar mulanya mengungkap ada sejumlah rekomendasi soal kasus pelanggaran HAM pada 2009 di antaranya membentuk pengadilan HAM ad hoc dan menemukan 13 korban penghilangan paksa di era Orde Baru.
"Kalau Bapak di situ (di rapat tahun 2009) apakah akan bentuk pengadilan HAM? Kedua, apa Bapak bisa membantu menemukan di mana yang kuburannya hilang agar keluarga bisa berziarah?" tanya Ganjar kepada Prabowo.
Atas pertanyaan itu, Prabowo bereaksi dengan balik menyindir Ganjar. Prabowo menganggap pertanyaan Ganjar sarat dengan tendensi politik terhadapnya.
"Saya tegas tegakkan HAM. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius, kenapa ditanya ke saya? Itu tendensius. Wakil Bapak (Menko Polhukam Mahfud) yang urus ini selama ini. Kalau mau ada pengadilan HAM, nggak ada masalah," ujar jawab Prabowo.
Prabowo merasa pertanyaan semacam itu bernada menyerangnya. Prabowo merasa sudah biasa ditanyai mengenai hal tersebut saban tahun.
"Saya ditanya terus tiap lima tahun. Kalau polling saya naik, ditanya lagi," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyindir Ganjar soal kasus orang hilang yang masih terjadi sampai saat ini. Hanya saja, Prabowo tak memerinci jumlahnya.
"Bapak tahu data, nggak? Tahun ini ada berapa orang hilang di DKI? Ada mayat ketemu, come on, Mas Ganjar," ujar Prabowo seolah mempertanyakan pertanyaan Ganjar.
Tidak puas
Sehari setelah debat, Ganjar Pranowo mengaku tidak puas dengan jawaban Prabowo Subianto terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. "Tidak (puas). Orang saya tidak mendapatkan jawaban," kata Ganjar saat wawancara kepada Antara di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).
Ganjar mengatakan dirinya berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal tersebut penting agar siapa pun kandidat yang mengikuti pemilu di periode berikutnya tidak dikaitkan dengan kasus HAM lagi.
"Kan tugas kami menyelesaikan. Menyelesaikan itu ada yang suka, ada yang tidak, tapi mesti diselesaikan," ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukannya itu bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu. "Nah sekarang karena tidak ada (jawaban), dikira itu tendensius, tidak," ungkap Ganjar.
Oleh karena itu, Ganjar berharap agar Prabowo bisa menjawab pertanyaannya mengenai kasus pelanggaran HAM masa lalu. "Tapi karena tidak menjawab, it's okay. Ini akan keluar terus karena tidak pernah ada keputusan," tegasnya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai Prabowo Subianto tampil sangat prima dalam acara debat antarcapres Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. Dia juga menilai Prabowo berdebat menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Nusron menyebut, Prabowo bisa menjawab pertanyaan secara taktis tanpa harus membantai atau mempermalukan dua kompetitornya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Prabowo bahkan menyampaikan semangat persatuan.
"(Prabowo) menjawab pertanyaan dengan taktis, dengan senyum, tidak memojokkan, tidak membantai orang, tapi mengajak persatuan dan kesatuan Indonesia," kata Nusron kepada wartawan usai menyaksikan langsung acara debat tersebut.
Karena itu, Nusron meyakini betul bahwa Prabowo adalah pemenang dalam gelaran debat perdana antarcapres itu. Dia yakin kemenangan ini akan menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran dan mengantarkan pasangan nomor urut 2 itu menuju kemenangan.
"Pada malam debat ini kami berani mengklaim Pak Prabowo memenangkan perdebatan pada babak pertama," ujar politikus Partai Golkar itu.
Anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyebut debat perdana antarcapres berjalan adil. Dia menilai Prabowo tampil luar biasa.
"Saya sangat surprise dengan Pak Prabowo Subianto, yang berdiskusi panjang dengan kami-kami semua, alhamdulillah beliau tampil luar biasa pada malam hari ini," kata Yusril kepada wartawan usai menyaksikan langsung gelaran debat tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.
Yusril menilai, Prabowo telah memberikan jawaban tegas terkait isu HAM saat debat. Soal komitmen membentuk pengadilan HAM ad hoc, Yusril menyebut institusi tersebut hanya bisa dibentuk apabila DPR meminta kepada presiden.
"Jadi saya kira sepanjang tidak ada permintaan dari presiden, maka memang tidak perlu ada pembentukan pengadilan HAM ad hoc," kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika