Presiden Kolombia Desak Joe Biden Bertindak Cepat untuk Hentikan Genosida di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk segera bertindak menghentikan genosida di Jalur Gaza. Hal itu disampaikan Petro di platform X (Twitter) menanggapi berita tentang sejumlah staf pemerintahan AS meminta Biden mendukung gencatan senjata permanen.

"Presiden Biden harus bertindak cepat untuk menghentikan genosida di Gaza. Pendekatan ini benar: rakyat Israel harus mengubah pemerintahan mereka saat ini dan membuka jalan menuju perdamaian definitif yang didasarkan pada keberadaan dua negara berdaulat," tulis Petro, Kamis (14/11/2023).

Pada Rabu (13/11/2023), sejumlah pejabat politik, staf pemerintahan, serta staf karier pegawai negeri AS, mengenakan kacamata hitam dan masker untuk menyembunyikan identitas mereka, menggelar aksi di depan Gedung Putih. Mereka menyerukan pemerintahan Biden agar segera mendorong gencatan senjata di Gaza,

"Gencatan senjata sementara berakhir 13 hari yang lalu, dan kami merasa ngeri melihat berlanjutnya pembunuhan, pengungsian dan pemboman terhadap warga sipil Palestina di Gaza," ujar mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Josh Paul.

Paul mengundurkan diri dari jabatannya pada Oktober lalu. Keputusan tersebut diambilnya karena tak sejalan dengan cara pendekatan pemerintahan Biden terhadap agresi Israel di Gaza.

"Kami menuntut Presiden Biden dan anggota Kabinet untuk angkat bicara: menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, dan segera melakukan deeskalasi," kata Paul dalam aksinya pada Rabu lalu.

Presiden Kolombia Gustavo Petro merupakan salah satu tokoh dunia yang vokal mengkritik dan mengecam agresi Israel ke Gaza. Awal bulan ini, Petro menyebut serangan udara Israel ke kota Deir al-Balah di Jalur Gaza tengah sebagai tindakan Nazi.

"Mereka mengatakan ini tidak seperti Nazi. Meski Barat tidak menyukai fakta ini, pembunuhan 5.300 anak laki-laki dan perempuan Palestina adalah praktik Nazi," kata Petro lewat akun X resminya saat menanggapi sebuah unggahan video yang memperlihatkan video anak-anak Palestina di Deir al-Balah histeris memohon ampun sambil menyaksikan bayi yang terbunuh akibat serangan Israel, 2 Desember 2023 lalu.

Deir al-Balah adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran serangan udara Israel pasca berakhirnya kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas pada 1 Desember 2023. Kritik tajam yang dilayangkan Gustavo Petro tidak hanya sekali dilakukan.

Bulan lalu, Petro menjuluki Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai manusia gila. Komentar Petro terkait agresi tanpa pandang bulu yang diluncurkan Israel ke Jalur Gaza.

"Hari ini kita melihat manusia gila bernama Netanyahu," ujar Petro, saat menghadiri Book Fair of Venezuela di Caracas, dikutip Anadolu Agency, 20 November 2023 lalu.

Menurut Petro, Netanyahu, yang memerintahkan dan bertanggung jawab atas kematian ribuan penduduk sipil di Gaza, bisa disamakan dengan Herodes. Menurut Perjanjian Baru Kristen, Herodes adalah raja Yudea yang memerintahkan pembantaian orang tak berdosa.

"Herodes yang sangat berkuasa dalam membunuh anak-anak di Bumi," kata Petro.

Pada September lalu, Petro mengumumkan penarikan duta besar negaranya untuk Israel. Keputusan itu diambil sebagai respons atas kebrutalan agresi yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

"Saya telah memutuskan untuk memanggil kembali dubes kami untuk Israel untuk berkonsultasi. Jika Israel tidak menghentikan pembantaian terhadap rakyat Palestina, kami tidak dapat hadir di sana," kata Petro saat mengumumkan penarikan dubes negaranya dari Israel lewat akun X resminya, 31 Oktober 2023 lalu.

Sejak dimulainya serangan ke Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, Petro aktif menyoroti aksi kekejaman Israel terhadap penduduk Palestina di sana. Dia termasuk pemimpin dunia pertama yang mengutuk serangan Israel ke Gaza.

Petro tak sekali membandingkan situasi di Gaza dengan kamp konsentrasi Nazi pada era Perang Dunia II. Israel telah mengecam dan menggambarkan komentar Petro sebagai anti-Semit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika