Rusia Anggap Latihan Militer Gabungan Sebagai Ancaman Keamanan

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia menyoroti latihan militer gabungan antara Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Australia di dekat pulau Hokkaido. Moskow menganggap latihan tersebut sebagai potensi ancaman keamanan. Rusia pun menyatakan akan memperkuat pertahanannya.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia mengatakan, latihan militer gabungan antara Jepang, AS, dan Australia digelar di dekat perbatasan Rusia. Oleh sebab itu, Moskow menafsirkan latihan tersebut sebagai tanda bahwa Jepang bermaksud meningkatkan ketegangan.

“Kami menganggap aktivitas provokatif yang melibatkan negara-negara non-regional sebagai potensi ancaman keamanan,” ungkap Kemenlu Rusia, seraya menambahkan bahwa pihaknya telah mengiriman protes resmi ke Kedutaan Besar Jepang di Moskow, Kamis (21/12/2023).

“Kami memperingatkan bahwa kebijakan pemerintahan (Perdana Menteri Jepang Fumio-RED) Kishida yang tidak bertanggung jawab menempatkan Tokyo pada jalur peningkatan ketegangan di Asia Timur Laut dan kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan. Kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih memperkuat kemampuan pertahanan negara kami,” tambah Kemenlu Rusia.

Hubungan Rusia dengan Jepang memburuk sejak Tokyo bergabung dengan Barat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskow. Sanksi tersebut terkait dengan perang yang dilancarkan Rusia di Ukraina. Perang yang pecah pada Februari 2022 itu masih berlangsung hingga kini.

Rusia dan Jepang juga mempunyai persengketaan teritorial, yakni terkait Kepulauan Kuril. Perselisihan atas gugus pulau kecil itu membuat kedua negara enggan menandatangani perjanjian perdamaian setelah Perang Dunia II. Moskow telah mengumumkan akan menghentikan negosiasi yang telah berlangsung puluhan tahun atas masalah tersebut setelah Jepang menerapkan sanksi terhadap Moskow terkait Ukraina.

Sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945, Rusia dan Jepang telah mengadakan serangkaian konsultasi untuk mencapai perjanjian damai.

Rusia Jepang Konsultasi Sejak 1945

Sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945, Rusia dan Jepang telah mengadakan serangkaian konsultasi untuk mencapai perjanjian damai. Pada 1956, kedua negara menandatangani Deklarasi Bersama sebagai simbol berakhirnya konfrontasi di antara mereka dan pemulihan hubungan diplomatik.

Dalam deklarasi tersebut, Jepang dan Rusia juga sepakat melanjutkan negosiasi perjanjian perdamaian serta membahas perihal sengketa teritorial, yakni di wilayah Kepulauan Kuril Selatan. Setelah Perang Dunia II, Kepulauan Kuril Selatan menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun Jepang menentang kepemilikan Iturup, Kunashir, Kepulauan Shikotan, dan Kepulauan Habomai.

Berdasarkan Deklarasi Bersama yang disepakati pada 1956, Uni Soviet setuju untuk menyerahkan Kepulauan Shikotan dan Habomai. Namun pada 1960, Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan AS. Hal itu membuat Soviet membatalkan niatnya untuk menyerahkan Shikotan dan Habomai kepada Jepang.

Saat itu, Soviet menyatakan hanya akan memberikan pulau-pulau tersebut kepada Jepang hanya ketika semua pasukan asing ditarik dari wilayahnya. Hingga kini, persengketaan atas wilayah tersebut masih berlangsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika