Ngebet Ingin Usir Warga Palestina, Menteri Keamanan Israel: Gaza Harus Diduduki

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali melontarkan pernyataan provokatif. Dia kembali menyuarakan gagasannya tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza dan mendorong Israel menduduki kembali wilayah tersebut.  

"Gaza harus diduduki. Tetap berada di dalamnya dan dorong migrasi sukarela warganya. Jika kita memenangkan perang, hal itu akan terlaksana," kata Ben-Gvir dalam sebuah wawancara dengan Channel 13 Israel, Rabu (18/1/2024), dikutip Anadolu Agency.

Ben-Gvir kemudian mengkritik jalannya perang di Gaza. Dia menginginkan adanya tambahan pasukan.

"Kritik saya terhadap jalannya perang jelas: kemajuan harus dilakukan untuk menghasilkan resolusi. Tentara melakukan tugasnya dengan sangat baik, tetapi di kabinet mini (kabinet Israel), Anda harus memberi mereka (tentara) dukungan untuk menyelesaikan masalah ini," ucapnya.

Awal bulan ini, Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich membuat pernyataan yang menganjurkan agar warga Palestina di Gaza dimukimkan kembali di luar wilayah tersebut. Smotrich berpendapat, hal itu akan membantu Israel mengendalikan Gaza secara militer.

Smotrich mendorong agar warga Gaza dipindahkan ke negara lain atau negara ketiga. "Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100 ribu atau 200 ribu orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah (berakhirnya) perang (dengan Hamas) akan sangat berbeda," ucapnya.

Pernyataan Smotrich digemakan oleh Ben-Gvir. "Kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza," ujar Ben-Gvir yang dikenal sebagai tokoh sayap kanan anti-Arab.

Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu juga ikut menggaungkan gagasan tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza. Saat diwawancara stasiun radio lokal Israel pada 5 Januari 2024 lalu, Eliyahu mengatakan, Israel harus menghancurkan impian nasional rakyat Palestina.

"Itulah yang harus kita lakukan," ujarnya.

Eliyahu kemudian menyinggung tentang serangan dan operasi infiltrasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar setidaknya 1.139 orang.

"(Sejak Hamas) membantai kita pada 7 Oktober, maka mereka tidak boleh berada di sana (Gaza). Kita harus menemukan cara bagi warga Gaza yang lebih menyakitkan daripada kematian," kata Eliyahu.

Sejumlah negara, termasuk sekutu utama Israel, yakni Amerika Serikat (AS), telah menentang gagasan pengusiran warga Palestina dari Gaza. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller lewat akun X resminya, menyatakan hal tersebut pada 3 Januari 2024 lalu.

"AS menolak pernyataan Menteri Israel Smotrich dan Ben-Gvir yang menghasut serta tidak bertanggung jawab. Seharusnya tidak ada pengungsian massal warga Palestina dari Gaza," kata Miller.

Miller menegaskan, AS akan tetap memandang Gaza sebagai bagian dari wilayah Palestina. Namun, Washington memang menolak Hamas kembali memerintah di wilayah tersebut.

"Kami sudah jelas, konsisten, dan tegas bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, dengan Hamas tidak lagi mengendalikan masa depannya serta tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel," ucap Miller.

"Itu adalah masa depan yang kami cari, demi kepentingan Israel dan Palestina, kawasan sekitarnya, dan dunia," kata Miller.

Hingga saat ini, Israel masih menggempur Gaza. Lebih dari 24.400 warga Gaza telah terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, korban luka menembus 61 ribu orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika