Menlu Yordania: Israel Hancurkan Masa Depan Perdamaian Kawasan

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania Ayman Safadi mengatakan kebijakan Israel saat ini menghancurkan masa depan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Dia mengingatkan perdamaian kawasan hanya dapat dicapai dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Berbicara menjelang pertemuan para menlu negara-negara Arab mengenai perang di Jalur Gaza di sela-sela pertemuan Uni Eropa di Brussels, Senin (22/1/2024), Safadi mengatakan Uni Eropa memiliki peran besar untuk membawa keamanan ke kawasan Timur Tengah. “Yordania akan bekerja sama untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza dan mengakhiri ketegangan,” ujarnya, dikutip laman Middle East Monitor.

Safadi menekankan perlunya melakukan dialog yang jelas. “Sehingga kita diharapkan dapat mencapai keyakinan komprehensif bahwa lebih banyak pembunuhan hanya akan membahayakan keamanan dan perdamaian tidak hanya di kawasan ini, tetapi juga keamanan dan perdamaian internasional, dan kami ingin bekerja sama untuk mencapai gencatan senjata,” ucapnya.

Dia pun mendesak Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang akan menetapkan status negara Palestina sesuai dengan hukum dan legitimasi. “Kita harus melakukan gencatan senjata dan menghentikan perusakan, karena 24 ribu orang telah meninggal, bagaimana hal ini dapat diterima, dan apa yang dapat kita katakan kepada individu dan masyarakat ketika mereka bertanya mengapa Dewan Keamanan tidak meminta penghentian dan mengakhiri pembantaian serta penembakan ini?” ujar Safadi.

Pada Senin lalu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak penerapan solusi dua negara guna menyelesaikan konflik dengan Palestina. Dia menegaskan Uni Eropa mendukung solusi tersebut.

“Perdamaian dan stabilitas tidak dapat dibangun hanya dengan cara militer,” kata Borrell menyinggung Israel, dikutip laman Al Arabiya.

Solusi apa lagi yang ada dalam pikiran Israel...

“Solusi apa lagi yang ada dalam pikiran mereka (Israel)? Untuk membuat semua warga Palestina pergi? Untuk membunuh mereka?” kata Borrell.

Borrell menegaskan satu-satunya cara mencapai perdamaian langgeng di kawasan Timur Tengah adalah dengan menerapkan solusi dua negara Israel-Palestina yang dipaksakan dari luar. “Yang ingin kami lakukan adalah membangun solusi dua negara. Jadi mari kita membicarakannya,” ucapnya.

Dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional pada Kamis (18/1/2024) pekan lalu, Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak solusi dua negara. “Dalam pengaturan apa pun di masa depan, Israel memerlukan kontrol keamanan atas seluruh wilayah, di sebelah barat Sungai Yordan. Ini bertentangan dengan gagasan kedaulatan (untuk Palestina). Apa yang bisa Anda lakukan?” ucap Netanyahu.

“Perdana menteri harus mampu untuk mengatakan tidak kepada teman-teman kita,” kata Netanyahu seraya menambahkan bahwa dia sudah menyampaikan penolakannya terkait solusi dua negara kepada para pejabat Amerika Serikat (AS).

Setelah Netanyahu menyampaikan pernyataannya, AS selaku sekutu utama Israel, segera merespons dan memberikan penentangan. “Tidak ada cara untuk menyelesaikan tantangan jangka panjang mereka (Israel) untuk memberikan keamanan abadi, serta tidak ada cara menyelesaikan tantangan jangka pendek dalam membangun kembali Gaza dan membangun pemerintahan di Gaza serta memberikan keamanan bagi Gaza tanpa pembentukan negara Palestina,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam pengarahan pers, Kamis pekan lalu.

Saat ini perang Israel-Hamas masih berlangsung di Gaza. Lebih dari 25 ribu warga Gaza sudah terbunuh sejak Israel meluncurkan agresinya pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar dari korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak. Sementara korban luka melampaui 62 ribu orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika