Bantuan Pangan Bulog Dipastikan tak Ada Unsur Kampanye

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Tangerang memastikan program bantuan beras dalam Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) tidak ada unsur muatan politik untuk kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Bulog Subdivre Tangerang, Omar Syarif di Tangerang, Rabu mengatakan sebagai pelaksana dan penyalur, pihaknya menjamin setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu mendapatkan bantuan dan bisa dipertanggungjawabkan prosesnya.

"Karena prosesnya steril, dalam pengemasannya diawasi secara ketat oleh kami," katanya.

Ia mengungkapkan, dalam setiap proses penyaluran bantuan pangan tidak ada atribut yang berkaitan dengan Pemilu.

Bahkan, kata dia, Bulog menyiagakan petugas sebagai langkah memperketat agar steril dari nuansa politis dengan mengaitkannya ke dalam kampanye salah satu calon.

"Pada proses pengemasan dilarang ada gambar yang bernuansa politis, baik Pilpres maupun partai politik dan caleg (calon anggota legislatif). Kemasannya standar Bulog," katanya menambahkan.

Ia juga mengingatkan kepada pada pegawainya untuk berhati-hati dari bentuk yang bersinggungan dengan kegiatan politik. Terlebih lagi, pemantauan dilakukan secara rutin agar tidak tersusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Diketahui sebelumnya, ramai foto beras Bulog yang ditempeli stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui postingan di salah satu sosial media (medsos).

Dalam unggahan itu, produk beras yang dibagikan kepada masyarakat, merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal tersebut pun menuai komentar berbagai kalangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika