Jokowi Boleh Bagikan Bansos karena Bukan Capres, Ini Respons Gibran

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO–Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming beri respon soal penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang pemilu 2024 yang disoal oleh sejumlah pihak. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran mengembalikan penilaian kepada masyarakat.

“Biar warga aja yang menilai,” katanya, Selasa (6/2/2024).

Soal bansos yang diberikan oleh Jokowi, pihaknya mengatakan yang terpenting adalah bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Gibran ketika ditanya awak media soal pernyataan Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang menyebutkan Jokowi boleh menyalurkan bansos lantaran bukan capres.

“Ya apapun itu tentang bansos yang penting diberikan kepada yang membutuhkan nggih,” katanya mengakhiri.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) berasal dari uang rakyat. Sehingga program tersebut jangan diklaim oleh orang atau pihak tertentu.

"Bansos ya uang rakyat. Jangan lupa," ujar Megawati dalam orasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat sehingga tidak ada kaitannya dengan agenda politik.

"Ya, seperti saya katakan bahwa bantuan sosial itu untuk kehadiran pemerintah," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Camat Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan adanya politisasi dalam penyaluran program bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, menjelang hari pencoblosan. Ia menegaskan, berbagai bansos yang disalurkan kepada masyarakat itu sudah mulai dilakukan sejak tahun sebelumnya.

“Oh udah dari dulu. Ini kan sudah dari September,” kata Jokowi usai menghadiri Kongres GP Ansor di Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Terkait bansos pangan yang terus menerus dibagikannya dalam satu bulan terakhir, Jokowi menjelaskan, bansos beras disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga yang juga terjadi di seluruh negara. Selain itu, kata dia, pemerintah juga ingin memperkuat daya beli masyarakat.

Bantuan pangan beras itu sendiri, menurutnya, sudah disalurkan sejak September 2023. Sedangkan bantuan El Nino diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak dari kemarau panjang.

“Kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah, dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada El Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” tegas dia.

Selain itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengomentari soal pencairan BLT yang dirapel tiga bulan dan dicairkan pada Februari 2024 jelang pencoblosan, dengan memakan anggaran Rp 11,25 triliun. Paloh menilai, kebijakan itu mengundang kecurigaan.

"Saya mau, kalau bisa bansos setiap hari. Jangan karena ada pemilu saja. Itu barangkali orang bisa menduga apa maksud sebenarnya, jadi pikiran-pikiran yang mengundang tanda tanya, mengundang kecurigaan, yang seharusnya tidak perlu ada, kenapa kita buat," kata Paloh.

Surya mengingatkan pemerintah pejawat untuk melihat hasil pemahaman dan kerja sama untuk menciptakan stabilitas dan posisi nyaman dan tenang. Bukan malah merusak tatanan stabilitas yang ada.

"Itu yang harus saya ingatkan ya, tidak ada maksud mendiskreditkan, ya kritik, harus berpikir kritis, masyarakat kita yang tidak kita latih untuk berpikir secara kritis tapi tentu kritis yang konstruktif, itu mereka menjadi masyarakat yang apatis, masa bodoh, akibatnya kita punya rakyat-rakyat yang bodoh jadinya," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika