Hippindo Bongkar Omzet KFC Turun 30 Persen Gara-Gara Boikot

Aksi boikot masih terus berlanjut pada merk dagang yang disebut terafiliasi Israel.

AP Photo/Mark Lennihan
Sebuah restoran KFC terlihat pada 21 April 2021 di New York. Seorang karyawan Kentucky Fried Chicken di St. Louis dirawat di rumah sakit Senin, 12 Desember 2022, setelah dia ditembak oleh seorang pelanggan yang marah ketika restoran kehabisan jagung, kata polisi.
Rep: Iit Septyaningsih Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan, aksi boikot produk yang diduga terafiliasi Israel kini sudah tidak semasif sebelumnya. Meski begitu disebutkan, masih ada beberapa anggota Hippindo yang kinerjanya belum pulih.

"Dari laporan yang kami terima, masih ada beberapa anggota ritel belum pulih, masih turun omzet 20 sampai 30 persen. Salah satunya KFC," ujar Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah kepada Republika beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, masih ada salah paham di masyarakat, sehingga beberapa merek yang seharusnya tidak diboikot turut terkena imbas. Budihardjo menyebutkan, contohnya restoran ayam cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC).

"Kita sudah cek, semuanya lokal. Baik petani, peternak lokal, karyawan lokal. 99 persen lokal, tapi kena imbas," ujar dia.

Maka dirinya berharap ada dukungan masyarakat terutama pemerintah agar membantu investasi anak bangsa tersebut. Ia menegaskan, KFC jangan dianggap pro-Israel. Ia menjelaskan, sebanyak 99 persen pendapatan KFC masuk ke Indonesia, tidak balik ke luar negeri.

Baca Juga


"Karena luar negeri tuh hanya ngasih mereknya, itu (harganya) murah sekali. Jadi mereknya aja, merek tidak berarti kekayaan kita dibawa," tutur Budihardjo.

Artinya, kata dia, kalau ada Rp 100 juta, sebanyak Rp 99 juta masuk ke Indonesia dan Rp 1 juta ke luar negeri.

"Kerugian lebih besar ke Indonesia," katanya. Menurut dia, aksi boikot ini salah sasaran.

Ia menambahkan, lama-kelamaan aksi boikot pasti akan berkurang. Menunggu negosiasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Kita secara bisnis yang diboikot. Anggota kami yang banyak bantu lokal kena imbas," tegas Budihardjo.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler