Jokowi Minta ASN, TNI, Polri, dan BIN Jaga Netralitas Pemilu 2024
Presiden Jokowi menegaskan, dirinya tak akan berkampanye mendukung salah satu paslon.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar seluruh jajarannya, baik itu aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bisa menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Jokowi usai meresmikan tol dalam keterangan pers di Gerbang Tol Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Rabu (7/2/2024).
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun di daerah agar bertidak profesional. Hal itu dilakukan demi menjaga integritas pemilu.
"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus professional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," kata eks gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi mengatakan, seluruh pihak harus menjaga pemilu agar berjalan damai, jujur, adil. Dia pun mendorong masyarakat agar kembali bersatu membangun Indonesia setelah pemilu berakhir. "Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia."
Menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan hak pilihnya. "Ya saya mengimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan, dirinya tidak akan ikut berkampanye, meskipun diperbolehkan undang-undang. Dia juga sejak awal tidak memiliki niatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon.
"Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab: Tidak, saya tidak akan berkampanye," ujar Jokowi.