Perketat Keamanan, Pakistan Tangguhkan Layanan Telepon Genggam Saat Pemilu
Keputusan pemerintah ini disampaikan setelah melonjaknya serangan milisi.
REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Kementerian Dalam Negeri Pakistan mengatakan negara itu akan menangguhkan sementara layanan jaringan telepon genggam untuk memperketat keamanan. Saat pemungutan suara pemilihan umum digelar pada Kamis (8/2/2024).
Keputusan pemerintah ini disampaikan setelah melonjaknya serangan milisi menjelang pemungutan suara dan satu hari setelah mantan Perdana Menteri Imran Khan yang divonis hukuman penjara mengajak pendukungnya untuk menunggu di luar tempat pemungutan suara sampai hasil pemilihan diumumkan.
"Sebagai akibat dari insiden terorisme di negara kami baru-baru nyawa yang berharga hilang, langkah keamanan sangat penting untuk menjaga hukum dan ketertiban umum dan menghadapi setiap ancaman, oleh karena itu layanan jaringan telekomunikasi di seluruh negeri ditangguhkan sementara," kata Kementerian Dalam Negeri Pakistan dalam unggahannya di media sosial X, Rabu (7/2/2024).
Dua ledakan di dekat kantor pemilihan umum di Provinsi Balochistan pada Rabu kemarin menewaskan 26 orang. Di aplikasi kirim-pesan Telegram, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Beberapa kelompok termasuk Taliban Pakistan (TTP) dan kelompok milisi separatis Baloch menolak negara Pakistan dan mereka menggelar serangkaian serangan dalam beberapa bulan terakhir. Pakistan dalam siaga tinggi.
Puluhan ribu tentara dan pasukan...
Puluhan ribu tentara dan pasukan paramiliter dikerahkan di seluruh negeri termasuk di tempat-tempat pemungutan suara. Pakistan juga mengatakan mereka menutup perbatasannya dengan Iran dan Afghanistan untuk alasan keamanan.
Hasil tidak resmi pemilihan umum diperkirakan akan diumumkan beberapa jam setelah tempat pemungutan suara ditutup pada pukul 17.00 waktu setempat. Hasil lebih jelasnya akan diterlihat pada Jumat (9/2/2024) pagi.
Kandidat yang didukung partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dan partai Pakistan Muslim League (PML-N) yang dipimpin mantan perdana menteri tiga kali, Nawaz Sharif diperkirakan akan bersaing ketat dalam pemilihan tahun ini. Putra mantan perdana menteri Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari juga menggelar kampanye agresif.
Pengamat mengatakan siapa pemenang pemilihan belum bisa ditembak. Tapi jenderal-jenderal Pakistan yang berkuasa dapat memainkan perang. Militer Pakistan sangat berkuasa di negara berkekuatan nuklir itu baik secara langsung maupun tidak langsung tapi beberapa tahun terakhir mereka tidak mengintervensi politik.
"Faktor penentunya adalah di pihak mana militer yang berkuasa dan badan-badan keamanannya berada," kata pengamat politik Abbas Nasir.
Hanya jumlah pemilih yang sangat...
"Hanya jumlah pemilih yang sangat besar yang mendukung PTI yang dapat mengubah nasibnya," Nasir.
Khan yakin militer merupakan dalang dari penindakan keras pada partainya. Sementara oposisi dan pengamat mengatakan Sharif didukung para jenderal.
Dua mantan perdana menteri berpindah posisi sejak pemilihan 2018. Saat itu Khan didukung militer dan Sharif dipenjara atau dakwaan penjara.
"Dalam sejarahnya pemilu yang direkayasa tidak akan menghasilkan stabilitas, tantangan ekonomi sangat serius, berat dan solusinya sangat menyakitkan saya tidak yakin bagaimana siapa pun yang berkuasa dapat menstabilkan keadaan," kata Nasir.
Jika pemilu tidak menghasilkan mayoritas yang jelas bagi siapa pun, seperti yang diperkirakan para pengamat maka upaya mengatasi berbagai tantangan akan menjadi rumit. Terutama mendapatkan program bailout baru dari Dana Moneter Internasional (IMF) setelah program saat ini berakhir pada bulan Maret.
Ikuti Whatsapp Channel Republika