Mendag: Belum Ada Rencana Revisi HET Beras Meski Harga Tinggi
KSP menyebut pemerintah tidak memilih opsi untuk menaikkan HET Beras.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah belum berencana merevisi harga eceran tertinggi (HET) beras meskipun harga beras saat ini cukup tinggi utamanya beras premium.
“Belum ada rencana untuk merevisi (HET beras), belum ada,” kata Zulkifli di sela peninjauan harga beras di Transmart Mall Kota Kasablanka Jakarta, Senin (19/2/2024).
Mendag Zulkifli menjawab pertanyaan awak media mengenai apakah ada kemungkinan revisi HET beras, dengan tegas ia menyatakan bahwa belum ada permintaan revisi dan rencana untuk melakukan hal tersebut.
Zulkifli juga tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait alasan atau faktor yang menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut.
Pemerintah terus memantau perkembangan harga beras di pasaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar. Namun, untuk saat ini, belum ada keputusan untuk merevisi HET beras.
Senada dengan itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan pemerintah tidak memilih opsi untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras hingga saat ini meskipun harga gabah meningkat.
Hal itu karena jika pemerintah menaikkan HET maka dikhawatirkan mendorong kenaikan harga beras yang lebih tinggi kepada konsumen, menurut Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono di Jakarta, Senin.
“Kalau menaikkan HET akan mendorong harga lebih tinggi lagi, menaikkan HET kan salah satu pilihan kebijakan yang sekarang ini belum diambil kebijakannya,” ujar dia.
Untuk mengatasi kelangkaan stok beras di ritel, Edy mengatakan pemerintah menugaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk menyalurkan beras premium Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di ritel modern dengan harga sesuai HET.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan meskipun saat ini harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan, tapi tidak ada kebijakan baru soal perubahan atau penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) komoditas pokok tersebut.
"Tegas, HET tidak disesuaikan. HET sudah diputuskan dengan Presiden (Joko Widodo), tidak disesuaikan, jadi tetap," kata Bayu di Jakarta, Selasa (13/2/2024).
Dia menegaskan meski harga beras premium di sejumlah wilayah mencapai Rp 15 ribu-Rp 16 ribu per kilogram, namun pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian HET.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey menyampaikan perubahan HET perlu dilakukan agar peritel dapat terus menyediakan bahan pokok guna mencegah kekosongan atau kelangkaan di gerai-gerai ritel modern.
"Kami memerlukan sikap pemerintah dan pihak berwenang untuk merelaksasi aturan main HET yang ditetapkan, sehingga peritel dapat terus membeli, menyediakan dan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat," ujarnya.
Relaksasi bertujuan mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok, terlebih pada Februari 2024 para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadhan dan Idul Fitri di gerai ritel modern.
Ikuti Whatsapp Channel Republika