Kemenkeu Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Konflik Timur Tengah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) dan lembaga jasa keuangan lainnya terus mengantisipasi dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah konflik Timur Tengah dan tingginya inflasi di Amerika Serikat.

Dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2024 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis, Suahasil menyebut perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi global yang berpotensi mempengaruhi perdagangan dan sektor keuangan dunia.

“Kami tetap waspada dan turut menjaga stabilitas ekonomi,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menguraikan tantangan jangka menengah yang dihadapi Indonesia, yaitu mengenai perubahan iklim dan digitalisasi serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dan dunia.

Namun, dia mengatakan hal tersebut merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang dalam menciptakan ruang bisnis dan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita menciptakan kemakmuran bagi penduduk dan masyarakat Indonesia. Tentu tujuannya adalah menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Memang tidak mudah karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi yang terus mapan,” ujar dia.

Untuk itu, Wamenkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui tiga sumber utama, yaitu modal, tenaga kerja berkualitas, dan produktivitas yang tinggi.

Ia juga menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan tersebut.

Di sisi lain, Wamenkeu juga menyoroti pentingnya investasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk investasi yang berasal dari APBN, APBD, sektor swasta dan BUMN yang harus diselaraskan untuk mencapai target pertumbuhan.

Dalam hal ini, Kemenkeu berperan menyiapkan berbagai macam fasilitas dari sisi perpajakan, digitalisasi, serta perluasan pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi.

“Kita telah memiliki super deduction pajak penghasilan dan juga vokasi. Kita juga lakukan perluasan pembangunan berbagai macam kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan IKN adalah untuk membangun smart city yang berbasiskan teknologi tinggi. Dengan itu, maka pengelolaan APBN dan APBD harus makin sehat,” jelas Wamenkeu.

Wamenkeu juga menyoroti perlunya mengelola belanja pemerintah dengan efisien untuk menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk mendorong produktivitas dan membuat program perlindungan sosial yang kuat.

Ia juga berharap agar desain rencana kerja pemerintah kedepannya dapat bersinergi dengan semua pemerintah daerah di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika