Pengadilan HAM Eropa Sebut Swiss Gagal Lindungi Rakyatnya dari Dampak Perubahan IKlim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa pemerintah Swiss telah gagal melindungi rakyatnya dari bahaya perubahan iklim. Namun dalam sebuah wawancara, Menteri Lingkungan Hidup Swiss, Albert Roesti, tampak meremehkan putusan pengadilan tersebut.

Pengadilan yang bermarkas di Strasbourg memenangkan gugatan dari 2.000 lebih perempuan Swiss, di mana sepertiga dari mereka berusia di atas 75 tahun, yang mengatakan bahwa kelambanan pemerintah dalam menghadapi lonjakan suhu bumi membuat mereka berisiko meninggal akibat gelombang panas.

Putusan tanggal 9 April tersebut tidak dapat diajukan banding dan Kantor Kehakiman Federal Swiss, yang mewakili pemerintah di pengadilan, mengatakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan. Kantor tersebut juga mengatakan bahwa mereka akan menganalisis putusan tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu diambil oleh negara tersebut.

“Putusan ini berarti kami harus menjelaskan kepada Dewan Eropa tentang langkah apa saja yang telah kami ambil. Saya rasa kita tidak perlu khawatir tentang hal itu,” kata Menteri Lingkungan Hidup Albert Roesti dalam wawancara dengan surat kabar Swiss Tages-Anzeiger, mengarah pada berbagai inisiatif yang ada.

Dewan Eropa adalah sebuah organisasi internasional yang berupaya mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, di mana ECHR merupakan bagiannya. Adapun Roesti adalah anggota Partai Rakyat Swiss (SVP) sayap kanan, yang memiliki kursi terbanyak di majelis rendah parlemen. Setelah keputusan pengadilan, SVP mengatakan bahwa Swiss harus menarik diri dari Dewan Eropa, dan menyebut hakim ECHR sebagai boneka aktivis.

Lebih lanjut Roesti juga mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu memberi perhatian lebih pada putusan pengadilan tersebut. 

“Saya kira kita tidak perlu memberi perhatian lebih pada putusan ini dengan mengambil langkah seperti itu. Tapi saya bertanya pada diri sendiri bagaimana kedua hal ini bisa diselaraskan: masyarakat yang mengambil keputusan melalui demokrasi langsung dan pengadilan internasional,” ujar dia seperti dilansir Reuters, Ahad (21/4/2024).

Swiss secara berkala mengadakan referendum mengenai berbagai inisiatif yang diusulkan. Roesti mencontohkan target pencapaian net zero emisi pada tahun 2050 yang disetujui melalui referendum. Namun menurut Roesti, para pemilih di Swiss juga menolak aksi yang lebih ketat terhadap emisi karbon dalam referendum tahun 2021.

“Hal ini menunjukkan permasalahan yang ada di pengadilan internasional. Hakim tidak bisa mengesampingkan referendum tersebut,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika