China Kecam Taiwan yang Berencana Pulihkan Hubungan dengan Jepang
Gagasan tentang renormalisasi Taiwan-Jepang adalah berbahaya
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - China mengecam pemimpin terpilih baru Taiwan Lai Ching-te atas upaya pemulihan hubungan dengan Jepang di tengah perselisihan mengenai kedaulatan pulau tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengkritik pernyataan Lai baru-baru ini yang mengingatkan ucapan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa "ancaman terhadap Taiwan adalah ancaman terhadap Jepang."
Lin menekankan bahwa penyamaan yang dikemukakan oleh beberapa orang di Jepang mengenai Taiwan adalah gagasan yang berbahaya dan salah perhitungan.
"Dengan mengulangi dan mengemukakan retorika ini, otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) di Taiwan menunjukkan kepada dunia bahwa logika mendasar di balik pendekatan mereka terhadap Jepang adalah untuk menjual Taiwan dan mengupayakan kemerdekaan dengan dukungan kekuatan asing,” kata Lin.
Dia juga menunjukkan bahwa klaim Taiwan atas kemerdekaan dan campur tangan asing adalah faktor utama yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
“Perlu ditegaskan kembali bahwa prinsip Satu-China adalah konsensus universal. Tidak ada upaya separatis menuju kemerdekaan Taiwan, apa pun bentuk atau dalihnya, yang akan berhasil,” ujarnya.
Kritikan ini muncul menjelang pelantikan Lai pada 20 Mei mendatang.
Pemimpin baru Taiwan Lai pada Rabu mengatakan dirinya ingin meningkatkan hubungan dengan Jepang dan mempromosikan kemakmuran ekonomi bagi kedua pihak sambil menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik.
Lai juga mengutip pernyataan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang menyatakan bahwa "keamanan Taiwan adalah masalah global."
Beijing memandang Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan sebagai “pro-kemerdekaan” dan pemimpin partainya Lai sebagai “separatis yang tidak menyesal.”
China menganggap Taiwan sebagai “provinsi yang memisahkan diri” sementara pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu bersikeras mempertahankan kemerdekaannya sejak 1949.
Beijing juga menentang perwakilan Taiwan di PBB dan organisasi internasional lainnya serta menuntut negara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika