Di Markas PDIP, Hasto Ungkit Kembali Momen Kedinginan Diperiksa KPK
Sekjen PDIP menuding suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto berkelakar meminta agar suhu pendingin ruangan di Gedung Merah Putih KPK, diatur ulang. Hasto meminta pendingin ruangan tidak disetel terlalu dingin seperti dialaminya saat di KPK.
Candaan tersebut dikatakan Hasto ketika membuka Sekolah Hukum di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024). Lontaran itu berkaitan dengan momentum Hasto merasa kedinginan saat diperiksa KPK pada 10 Juni 2024.
"Setelah masuk, nanti tolong AC-nya diseting lagi, jangan terlalu dingin, seperti di KPK. Baru dua jam sudah kedinginan, saya empat jam kedinginan," kata Hasto dalam kegiatan itu.
Hasto lantas menerangkan alasan dibuatnya sekolah hukum PDIP. Dia menyebut, seharusnya hukum dibuat untuk kepentingan bangsa, bukan digerakkan oleh penguasa.
Sekolah hukum itu akan digelar setiap Jumat secara hibrid selama satu bulan ke depan. Materi yang dibahas ialah konstruksi hukum nasional mencakup etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum.
Beberapa pakar hukum akan memberikan materinya dalam Sekolah Hukum PDIP, yaitu Prof Mahfud MD, Prof Gayus Lumbuun, Prof Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail. Para pakar hukum itu berada di kubu PDIP saat Pemilu 2024.
"Di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa. Sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap gagasan-gagasan dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting," ujar Hasto.
Dia juga mengungkit perjuangan Proklamator sekaligus Presiden pertama RI Sukarno menghadapi hukum zaman kolonial Belanda. Kala. Itu, Sukarno berjuang melawan ketidakadilan dalam sektor hukum.
"Jangan berpikir bahwa kita merdeka itu mudah. Bung Karno menghadapi suatu hari-hari ketika beliau mendapatkan suatu tekanan oleh hukum yang tidak berkeadilan," ujar Hasto.
Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat eks calon legislatif PDIP Harun Masiku di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024). Dalam pemeriksaan itu, Hasto mengaku berada di ruangan pemeriksaan KPK selama empat jam, tapi pemeriksaan hanya berlangsung 1,5 jam. Sehingga, ia pun kedinginan
Hasto pun memprotes penyitaan terhadap ponsel dan dokumennya saat pemeriksaan. Sebab ponsel dan dokumen itu tengah dipegang oleh Kusnadi yang bukan objek pemeriksaan KPK.
Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti advokat Simeon Petrus hingga mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave. Harun Masiku merupakan caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.
Penegakan hukum ditunggangi...
Hasto Kristoyanto juga menyinggung penegakkan hukum yang berjalan saat ini masih ditunggangi kepentingan pihak tertentu. Padahal, Hasto mengungkit, Indonesia telah lama merdeka, tetapi hukum di Indonesia masih jauh dari kata independen.
"Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang seringkali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya," kata Hasto saat memberikan sambutan dalam Sekolah Hukum di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat.
Hasto merujuk tulisan pemikir kebhinekaan yang juga tokoh Muhammadiyah, yaitu Dr Sukidi yang menyebutkan negara memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan. "Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan dokter Sukidi," ucap Hasto.
Dia pun menegaskan, akan terus berjuang meski hukum dipakai sebagai alat kekuasaan. Pernyataan itu menandakan Hasto siap menjalani proses hukum di KPK, termasuk rencana agenda pemeriksan keduanya pada bulan depan.
"Terus berjuang, karena kita adalah partai pejuang, partai pelopor yang terus dengan kepala tegak, menghadapi berbagai ujian-ujian sejarah," ucap Hasto.
Selain itu, Hasto juga menyebut para pendiri bangsa mendasarkan hukum dari ideologi Pancasila. Dia mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini adalah mengenai pergeseran supremasi hukum.
"Kita melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa saat ini terkait dengan bagaimana sebagai negara yang semula didesain dengan konsepsi supremasi hukum berdasarkan ideologi Pancasila, berdasarkan konstitusi kita dan kemudian di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa," ujar Hasto.
Selain itu, di hadapan peserta yang datang langsung maupun hadir secara virtual itu, Hasto menegaskan, setiap kader PDIP wajib mengetahui konsep supremasi hukum. "Sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap gagasan-gagasan dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika