Dengan Siapa PKS Berkoalisi Jika Mengusung Anies-Sohibul? PKB dan PDIP Menjawab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PKS mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan secara resmi duet Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Skenario ini berbeda dengan sebelumnya, di mana baru beberapa hari lalu PKS mengumumkan Sohibul sebagai calon gubernur (cagub).

"Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai DPP PKS, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Syaikhu mengatakan, struktur DPW PKS DKI Jakarta sebelumnya telah mengusulkan beberapa nama bakal calon gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS, termasuk di antaranya Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman.

Dia menyebut nama-nama yang ada kemudian dibahas dalam rapat DPTP dengan mempertimbangkan calon yang memiliki rekam jejak pengalaman kepemimpinan di eksekutif maupun legislatif, memiliki kredibilitas dan kapasitas, serta peluang menangnya besar.

Syaikhu menjelaskan, keputusan DPP PKS mengusung Anies-Sohibul diambil dengan mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, serta mendengarkan berbagai masukan para tokoh, ulama, tokoh lintas agama, para cendekiawan, hingga masyarakat terkait Pilkada Jakarta.

"Kami meyakini pasangan Anies-Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya 'AMAN' katanya, nanti terserahlah apa namanya, memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta," tuturnya.

Dia pun optimistis pasangan Anies-Sohibul merupakan kandidat yang memiliki peluang menang besar pada Pilkada Jakarta 2024. Anies dianggap berhasil memimpin Jakarta selama satu periode kepemimpinannya kemarin, 2017-2022. "Sementara, Bapak Sohibul Iman seorang teknokrat juga cendekiawan," ujarnya.

Masalahnya, meski PKS sebagai partai pemenang di Jakarta, tapi ia tak bisa mengusung satu pasang cagub-cawagub sendirian. Jumlah perolehan kursinya di DPRD Jakarta 'hanya' 18. Artinya, masih butuh 4 kursi atau tambahan dari partai politik lain untuk memenuhi syarat ambang batas minimal, yakni 22 kursi.

Sampai saat ini, belum ada satu pun partai politik yang secara resmi mengusung Anies sebagai cagub di tingkat DPP. PKB, Nasdem, bahkan PDIP, sejauh ini hanya sebatas usulan dari DPW atau pengurus partai tingkat provinsi ke pengurus pusat. Sementara keputusan akhir, belum ada yang final dan pasti.

Langkah PKS mengunci komunikasi politik dengan parpol lain? Baca di halaman selanjutnya.

Wasekjen PKB Syaiful Huda menilai, langkah PKS akan memperumit bangunan koalisi pengusung Anies. Memunculkan sosok Sohibul Iman sebagai cawagub, menurutnya, berarti upaya mengunci kemungkinan lain tentang sosok yang akan mendampingi Anies. "Dengan langsung mengusung dua sosok, sekali lagi ini akan semakin merumitkan bangunan koalisi yang akan diinisiasi oleh PKS," kata Huda.

Huda mengatakan, untuk membangun komunikasi politik yang saling menghargai dan luwes, tentu dibutuhkan sikap tidak saling mengunci. Menurutnya, sikap PKS yang 'mematok' pasangan Anies-Sohibul tentu memunculkan resistensi dari partai politik lain, bahkan sekadar untuk berkomunikasi. "Kalau caranya begini, PKS mendorong partai lain untuk tutup pintu," ujar Huda.

Ketua Komisi X DPR RI ini menambahkan, mengumumkan pasangan Anies-Sohibul secara resmi berarti telah memasuki ruang publik. Hal inilah yang menurutnya perlu dilakukan secara hati-hati oleh partai politik. Sebab, kata Huda, perlu juga dipertimbangkan terkait komunikasi di antara partai politik untuk sampai pada kata sepakat berkoalisi mengusung satu pasang cagub-cawagub.

"Semestinya hati-hati membangun komunikasi di ruang publik dengan semangat merangkul partai-partai yang berpotensi untuk bisa diajak untuk bermitra," ujar Huda.

PDIP masih yakin akan berubah. Baca di halaman selanjutnya.

PDIP meyakini keputusan PKS mengusung Anies-Sohibul sebagai bakal pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta 2024 masih bisa dinegosiasikan. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon sendiri dalam ajang pilkada DKI Jakarta 2024.

"PKS kalau saya tidak salah 18 (kursi di DPRD DKI Jakarta), masih perlu 4 kursi lagi. Nah ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, 'oh satu partai lagi ini pasti'. Kan belum tentu, kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final," kata Eriko di Kantor PDIP, Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, kata Eriko, PKS harus mencari partai politik yang mau ikut mengusung Anies-Sohibul. Dia mengingatkan, pendaftaran calon kepala daerah baru dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024. Eriko pun meyakini masih banyak dinamika politik yang terjadi sebelum itu.

Dia menegaskan bahwa PDIP akan memperjuangkan agar kadernya maju dalam ajang Pilkada DKI Jakarta 2024, baik menjadi cagub ataupun cawagub. Kendati demikian, PDIP masih harus capai kesepakatan dengan partai politik lain terlebih dahulu karena tidak bisa mengusung calon sendiri.

"Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) nanti yang memutuskan. Nah tentunya kita harus bekerja sama, tadi saya sudah ingatkan, nanti dengan partai mana inilah yang sekarang sebentar lagi kami akan komunikasikan dalam tingkat DPP," ujarnya.

Eriko mengatakan, PDIP punya sejumlah nama kandidat bakal cagub Jakarta 2024 seperti mantan panglima TNI Andika Perkasa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan-RB Azwar Anas, hingga tiga mantan gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika