Mengapa Anggaran Makan Gratis Direncanakan akan Dikurangi Jadi Rp 7.500 per Anak?
Untuk tahun pertama makan bergizi gratis dianggarkan Rp71 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Eva Rianti
Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis belakangan muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.
“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.
Merespons isu pemangkasan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.
Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama. Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Program Makan Bergizi Gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat menggunakan pangan lokal. Ketua Kelompok Substansi (Kapoksi) Pengolahan Tanaman Pangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Mulyono mengatakan, program-program presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, ini harus diantisipasi sedemikian rupa oleh Kementan.
"Salah satunya adalah pemberian makan bergizi gratis, ini harus kita sikapi bagaimana nantinya dalam hal menyikapi kebutuhan makan bergizi gratis ini, tentunya untuk kecukupan produksinya harus dari dalam negeri, nanti kita tentu menyiapkan beras, kedelai, tahu, sayur dan dagingnya itu semua harus dicukupi dari dalam negeri," ujar Mulyono di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Menurut dia, target produksi pangan pada 2025 meliputi padi sebanyak 56,05 juta ton, jagung KA 28 persen sebanyak 22,59 juta ton, kedelai 350 ribu ton, ubi jalar 1,57 juta ton, kacang tanah 351 ribu ton dan kacang hijau 166 ribu ton.
"Kalau bicara tahun 2025 kita menargetkan kurang lebih 56 juta ton untuk gabah kering giling, begitu juga jagung kurang lebih 22 juta ton, kemudian kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau itu juga menjadi perhatian kita semua bagaimana dalam hal mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri," kata Mulyono.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan perlunya membuat skala prioritas program yang dijalankan pemerintahan ke depan, termasuk mempertimbangkan mana yang lebih penting antara proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) atau program makan bergizi gratis. Menurut Indef, berdasarkan perhitungan dan penelusuran, program yang lebih penting untuk diprioritaskan di antara keduanya adalah program makan bergizi gratis. Hal itu karena sifatnya yang lebih memiliki multiple effect yang lebih luas.
“Kalau saya suruh milih salah satu, saya akan milih makan bergizi sehat,” kata peneliti Indef yang juga Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam diskusi publik bertema ‘Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Setidaknya ada dua alasan Eko memilih program makan bergizi gratis dibandingkan dengan proyek debut Presiden Joko Widodo, IKN.
“Pertama, karena ini genuine dari ide kampanye Prabowo. Kedua, kalau kita bisa desain kelembagaannya dengan bagus, ini bisa menjadi stimulan untuk demand ekonomi domestik kita,” ungkapnya.
Dalam praktiknya, pastikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus terlibat dalam program makan bergizi gratis tersebut karena memang program itu ditunggu-tunggu masyarakat, terutama kelas bawah. Jangan sampai bahan pangan yang dibutuhkan dalam program tersebut banyak berasal dari barang impor.
“Masih ada kemungkinan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Dibandingkan) dari kajian Indef, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja, itu pun daerah-daerah sekitar Kalimantan,” ujar Eko.
Senada, peneliti Indef yang juga Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, ada dua kata kunci atau dua aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih program makan bergizi gratis dibandingkan dengan proyek IKN. Pertama, persiapan program itu sendiri yang perlu dimatangkan dengan baik dan bertahap mulai dari pilot project hingga diterapkan ke seluruh Indonesia.
“Kedua, kaitan dengan pembiayaan, karena ini dampaknya jangka panjang, sedangkan membutuhkan pembiayaan dalam jangka pendek dan lumayan besar angkanya. Kita ingin dengan adanya makan bergizi gratis, human capital kita bisa baik ke depan, produk semakin tinggi, tapi dampaknya mungkin akan terasa 10—20 tahun yang akan datang, ini mungkin yang perlu dicarikan gimana agar cocok dalam hal pembiayaan,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika