Sejak Oktober, 199 Staf UNRWA di Gaza Terbunuh Serangan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Sebanyak 199 staf Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah terbunuh akibat serangan Israel sejak pertempuran di Jalur Gaza pecah pada Oktober 2023 lalu. UNRWA merupakan lembaga yang perannya paling signifikan dalam membantu para pengungsi Palestina.

Mengutip keterangan di situs resmi UNRWA pada Ahad (28/7/2024), selain hampir 200 stafnya terbunuh, sebanyak 190 fasilitas mereka juga rusak atau hancur akibat serangan-serangan Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023. Kendati demikian, UNRWA mengungkapkan, sekitar 1.100 stafnya masih aktif memberikan pelayanan kepada pengungsi di pusat-pusat penampungan.

UNRWA mengatakan, sejak November 2023 hingga kini, lebih dari 210 ribu keluarga di Gaza telah menerima bantuan paket makanan darinya. Selain itu, lebih 500 ribu anak sudah memperoleh manfaat dari 242.648 aktivitas rekreasional dan psikososial.

UNRWA menambahkan, dari 26 pusat layanan kesehatan miliknya, saat ini hanya sepuluh yang masih beroperasi di Gaza. "17.665 pasien sudah menerima layanan kesehatan di sepuluh pusat layanan kesehatan dan penampungan UNRWA," ungkap UNRWA di situsnya.

UNRWA mengatakan, minimnya pasokan bahan bakar menjadi hambatan utama bagi operasional personel medis. Mereka menekankan bahwa 1,9 juta pengungsi di Gaza hidup dalam kondisi benar-benar mengerikan.

Pada 22 Juli 2024 lalu, parlemen Israel atau Knesset, telah memberi persetujuan awal atas tiga rancangan undang-undang (RUU) yang membidik UNRWA. RUU pertama bertujuan melarang UNRWA melakukan misi apa pun, termasuk menyalurkan bantuan, di wilayah Israel.

Sementara RUU kedua menyerukan pencabutan kekebalan hukum para personel UNRWA serta mencabut hak istimewa mereka di Israel. Kemudian dalam RUU ketiga, UNRWA akan dilabeli sebagai "organisasi teroris".

Ketiga RUU tersebut telah melalui tahapan pembacaan awal dan akan diserahkan ke Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset. Semua RUU tersebut harus melalui dua pembacaan lagi sebelum dapat diadopsi menjadi undang-undang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika