Pembentukan KIM Plus Diyakini untuk Jegal Anies di Pilgub Jakarta, Ini Analisis Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P, Antara

Wacana akan terbentuknya koalisi gemuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta makin terus berkembang. Namun, kemungkinan besar bukan Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi gemuk yang disebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilgub DKI Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, KIM Plus merupakan skenario untuk mengagalkan langkah Anies berlaga di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini belum ada nama calon gubernur (cagub) yang bisa menandingi elektabilitas Anies di DKI Jakarta.

"Anies dianggap kuat, elektabilitasnya tinggi, belum ada lawan, suka tidak suka harus dilawan dengan KIM Plus. Ketika KIM plus itu terlaksana, maka Anies tidak bisa berlayar," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (5/8/2024). 

Ujang menilai, saat ini terdapat tiga partai yang berpotensi gabung dalam KIM Plus. Tiga partai itu adalah PKB, PKS, dan Partai Nasdem, yang telah memiliki kecenderungan untuk mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta.

Apabila tiga partai itu bergabung dengan KIM Plus, otomatis hanya tersisa PDIP yang tersisa di Pilgub DKI Jakarta. Sementara, PDIP tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai politik lainnya.

"Saya melihat, skema KIM plus ini memang untuk menjegal Anies, mengalahkan Anies di awal agar tidak bisa berlayar. Makanya akan wacana KIM plus melawan kotak kosong. Ini bisa saja terjadi," kata Ujang.

Menurut dia, tidak ada yang tak mungkin dalam dunia politik di Indonesia. Artinya, peluang PKB, PKS, dan Partai Nasdem, untuk bergabung dengan KIM Plus masih bisa terjadi. Apalagi, tiga partai itu juga telah memberikan sinyal untuk bisa diajak ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Siapa yang tidak mau diajak kekuasaan? PKB juga mau, Nasdem oke, bahkan PKS ingin diajak masuk kekuasaan. Jadi dalam konteks lawan kotak kosong, itu sangat mungkin," ujar dia.

Namun, Ujang menilai, PDIP tetap akan dibiarkan sendirian di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, selama ini PDIP selalu berseberangan dengan KIM.

"Kalau PDIP kecil kemungkinan masuk KIM plus. Karena PDIP punya sikap sendiri dan selalu berseberangan dengan KIM. Termasuk di Sumut berseberangan juga," kata Ujang.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio oun memperkirakan pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung KIM Plus bisa menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai penguasa, lanjut dia, tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Kalau Anies tidak maju karena sudah diblok sama partai dan penguasa. Ya, Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong," kata pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu di Jakarta, Senin.

Jika PDIP dan PKS bersatu mengusung Anies, menurut dia, ini bisa menyulitkan Ridwan Kamil menang di Jakarta. Namun, hal itu sulit terjadi karena adanya perbedaan gerbong secara politik maupun ideologi saat Pilkada 2017 dan Pilpres 2024.

KIM Plus adalah koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda. Di luar itu, PKB, PKS, dan NasDem disebut-sebut juga akan bergabung KIM, sehingga menjadi KIM Plus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya masih mempertimbangkan untuk gabung ke KIM Plus untuk pengusungan calon dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya pertimbangan itu bakal berdasarkan terkait kebersamaan dan kolaborasi antara para partai politik demi kebaikan Jakarta.

"Indonesia membutuhkan kolaborasi, termasuk di Jakarta. Dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8).

Dia menjelaskan istilah KIM Plus itu muncul dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu. Dia pun menganggap bahwa KIM Plus itu nantinya menjadi kolaborasi semua kekuatan politik.

"Kalau terjadi kolaborasi di DKI, maka akan terjadi juga kolaborasi di nasional. Karena DKI dan nasional irisannya dekat," kata dia.

Meski begitu, dia mengaku partainya pun bakal memantau dinamika politik dalam beberapa waktu ke depan menjelang waktu pendaftaran calon kepala daerah di KPU. Sejauh ini, dia pun memastikan DPW PKB DKI Jakarta masih mempersiapkan nama Anies Baswedan.

Namun jika nantinya KIM Plus itu terbentuk, dia meyakini hanya akan ada satu poros koalisi dalam Pilkada Jakarta. "Kalau terjadi kristalisasi koalisi KIM Plus, ya satu calon. Lihat saja komposisi perolehan partai-partai di DKI," kata dia.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan, bahwa untuk Pilkada 2024 di beberapa provinsi besar, akan ada partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus, termasuk di Pilkada Jakarta. Namun dia belum menyebutkan partai-partai mana saja yang akan bergabung dalam KIM Plus tersebut.

Sedangkan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang sebelumnya digadang-gadang oleh Partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Barat, menurutnya telah disepakati oleh KIM Plus untuk maju di Pilkada Jakarta. Dia pun memastikan bahwa keberadaan KIM Plus itu nantinya bertujuan untuk memajukan Indonesia. Walaupun begitu, dia juga tak melarang partai-partai lainnya untuk mengusung calon lain di Pilkada karena demokrasi memiliki kebebasan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan partainya melirik Dedi Mulyadi untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

Di samping itu, Partai Golkar juga pada beberapa waktu lalu telah meminang Mantan Bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.

Dedi pun sebelumnya telah mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Barat pada tahun 2018. Saat itu, dirinya maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar sebagai calon gubernur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika