Ketua Komisi I DPR Dukung Kebijakan Evakuasi WNI di Lebanon
Perlindungan terhadap WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Meutya Viada Hafid mendukung rencana pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon, terutama setelah militer Israel (IDF) menyerang Lebanon sejak awal pekan ini. Meutya menegaskan, perlindungan terhadap WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Oleh karena itu, dia pun memuji langkah cepat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang langsung berkoordinasi dengan TNI untuk membahas rencana evakuasi WNI. Terlepas dari itu, Meutya mengingatkan pemerintah perlu hati-hati dalam menyusun rencana evakuasi mengingat situasi di Lebanon yang kurang kondusif dan dapat sewaktu-waktu menjadi semakin parah.
"Saya yakin pemerintah akan berhati-hati, sekarang Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan banyak pihak. Itu baik sekali, termasuk TNI, Polri dilibatkan karena dalam daerah perang itu evakuasi bukan hal yang mudah," kata Meutya di Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).
Mengenai wacana menarik pasukan TNI yang saat ini bertugas bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), menurut Meutya, misi perdamaian itu sebaiknya jalan terus karena peran mereka semakin penting di tengah eskalasi konflik. "Misi perdamaian jalan terus karena itu justru menjadi lebih krusial peran misi perdamaian kita di Lebanon saat ini," kata Meutya.
Markas Besar (Mabes) TNI dan Kemenlu RI di Jakarta, Kamis, menggelar rapat teknis membahas situasi terkini di Lebanon dan rencana evakuasi WNI. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Judha Nugraha menyampaikan, rencananya pasukan TNI yang saat ini bertugas bersama UNIFIL akan dikerahkan untuk membantu evakuasi manakala eskalasi konflik antara Lebanon dan militer Israel (IDF) semakin parah.
Rencana itu juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto, yang mengatakan, prajurit TNI yang saat ini bertugas bersama UNIFIL siap membantu mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon pulang ke Tanah Air. Namun, rencana itu perlu mendapatkan izin lebih dulu dari pimpinan UNIFIL, yaitu Force Commander UNIFIL yang sejak 2022 dijabat Letnan Jenderal Aroldo Azaro dari Angkatan Bersenjata Spanyol.
"Untuk evakuasi pengungsi yang berada di dekat perbatasan Israel harus seizin Force Commander UNIFIL, sedangkan untuk penarikan personel TNI sampai saat ini menunggu keputusan Force Commander UNIFIL," kata Hariyanto.
Judha mengatakan, saat ini ada 155 orang WNI yang tinggal di Lebanon. Mayoritas dari mereka ialah mahasiswa dan mereka yang menikah dengan warga Lebanon. Di luar 155 orang WNI itu, ada juga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon.
Jumlahnya ada sekitar 1.000 orang lebih prajurit yang bertugas di berbagai satuan UNIFIL. Di antaranya, Maritime Task Force (MTF), Satgas Batalyon Mekanis TNI (INDOBATT), Satgas Pendukung Markas/Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Satgas Indo Force Protection Company (FPC), Satgas Koordinasi Sipil-Militer/Civilian Military Coordination (CIMIC) TNI, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Satgas Level 2 Hospital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika