Surat Menhan dan Menlu AS Bocor, Beri Waktu 30 Hari ke Israel atau Senjata Dipangkas

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Surat Menteri Pertahanan dan Menlu AS bocor.  Gedung Putih dikabarkan telah memperingatkan Israel bahwa mereka memiliki waktu satu bulan untuk menerapkan perbaikan signifikan pada situasi kemanusiaan di Gaza.

AS mencatat bantuan kemanusiaan yang memasuki Jalur Gaza telah anjlok dalam beberapa bulan terakhir. Jika peringataan tersebut tidak dipedulikan, maka pasokan senjata AS ke Israel akan dipangkas. 

Dalam surat kepada Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, yang diperoleh The Times of Israel pada Selasa, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyesalkan bahwa beberapa bulan terakhir telah terjadi penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang masuk ke Gaza.

"Jumlah bantuan yang dikirim [sejak itu] turun lebih dari 50 persen," tulis Blinken dan Austin, seraya menambahkan bahwa jumlah bantuan yang masuk ke Gaza pada bulan September adalah yang terendah dari bulan mana pun selama tahun lalu.

"Untuk membalikkan bantuan kemanusiaan yang menurun dan konsisten dengan jaminannya kepada kami, Israel harus — mulai sekarang dan dalam waktu 30 hari — bertindak berdasarkan langkah-langkah konkret berikut," tulis mereka.

“Kegagalan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah ini dapat berimplikasi pada kebijakan AS berdasarkan NSM-20 dan hukum AS yang relevan,” demikian pernyataan surat tersebut.

Surat itu dikirim hanya beberapa minggu sebelum pemilihan presiden AS pada 5 November.

Para pejabat tinggi AS mempertanyakan komitmen Israel agar tidak menggunakan pemutusan bantuan sebagai alat pertempuran. 

Komitmen tertulis itu diberikan Maret lalu untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap Memorandum Keamanan Nasional (NSM) yang dikeluarkan oleh Biden pada Februari. Memo tersebut berlaku untuk semua penerima bantuan keamanan AS.

Seorang pejabat Israel di Washington kemudian mengatakan kepada The Times of Israel bahwa Yerusalem sedang meninjau NSM tersebut. "Israel menanggapi masalah ini dengan serius dan bermaksud untuk membahas masalah yang diangkat dalam surat ini dengan rekan-rekan Amerika kami," kata pejabat itu.

NSM bulan Februari mengharuskan penerima bantuan keamanan AS untuk memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menggunakannya untuk melanggar hak asasi manusia atau membatasi bantuan kemanusiaan di wilayah tempat senjata AS digunakan.

Kegagalan untuk mematuhi ketentuan memo tersebut akan menempatkan pemerintahan dalam pelanggaran hukum AS, sehingga membahayakan pengiriman senjata ofensif yang berkelanjutan ke negara yang dimaksud.

Memo tersebut tidak menyebutkan negara tertentu, tetapi dikeluarkan di tengah meningkatnya seruan oleh anggota parlemen progresif di AS untuk mensyaratkan bantuan kepada Israel karena kekhawatiran atas operasi militernya di Gaza. 

Memo tersebut juga mengharuskan Blinken untuk secara berkala memberi tahu Kongres tentang kepatuhan penerima bantuan terhadap ketentuannya.

Koresponden pribadi

Sementara itu surat dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada Israel mengenai situasi di Jalur Gaza dinyatakan sebagai korespondensi pribadi. Demikian disampaikan oleh Pentagon (Kementerian Pertahanan AS) pada Selasa (15/10).

"Untuk surat tersebut... Saya dapat mengonfirmasi bahwa Menteri Austin bersama dengan Menteri Blinken menandatangani surat yang dikirim kepada rekan mereka di Israel. Ini adalah korespondensi pribadi dan bersifat personal," ujar Deputi Sekretaris Pers Pentagon, Sabrina Singh, kepada wartawan.

"Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut perinciannya, selain mengatakan bahwa surat tersebut menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza," tambahnya.

Surat yang bocor pada Selasa itu memperingatkan Israel untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dalam sebulan ke depan, atau berisiko menghadapi embargo senjata dari Amerika Serikat.

"Pejabat pemerintah AS bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka. Mereka dapat mengadakan pertemuan tertutup dengan rekan-rekan mereka. Mereka bisa melakukan panggilan telepon dengan rekan-rekan mereka. Kami memberikan ringkasan dari panggilan-panggilan tersebut. Ada surat-surat yang sering dikirimkan antara pejabat pemerintah yang tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan," ujar Singh.

Ia melanjutkan bahwa itu adalah "surat pribadi" antara pejabat pemerintah yang membahas situasi di Gaza, dan "surat itu lebih bermaksud untuk tujuan pribadi."

"Saya sudah mengonfirmasi bahwa surat itu memang dikirim. Surat itu dimaksudkan untuk bersifat pribadi. Namun, tampaknya ada seseorang yang merasa perlu membocorkan korespondensi pribadi tersebut. Tapi saya tidak bisa memberikan detail lebih lanjut mengenai hal itu," katanya, menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika