Prabowo Sediakan Kursi Menteri, Tetapi Nasdem Menolak

REPUBLIKA.CO.ID, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menyediakan kursi menteri di Kabinet Merah Putih, namun Nasdem menolaknya. Menurut Paloh, Prabowo meminta Nasdem menyampaikan kepada publik soal penolakan itu.

"Ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyatakan, 'Tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem.' Tetapi, Nasdem menolak," ucap Paloh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Ahad (20/10/2024).

Surya Paloh mengakui bahwa Partai Nasdem mendapatkan tawaran kursi menteri dari Presiden Prabowo Subianto, tetapi partainya tidak mengambil tawaran tersebut. Paloh menegaskan, partainya tidak mengambil jatah kursi menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran karena tidak ingin menjadi pragmatis demi kepentingan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Berulang kali NasDem ingin mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi katakanlah proses pendidikan itu sendiri," kata Surya Paloh.

Persepsi publik terhadap institusi politik selama ini tidak lebih dari sekadar mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran. Hal itulah yang ingin dibantah Partai Nasdem.

"Saya pikir ini mungkin yang pertama bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi, sekecil apa pun ini sumbangsih yang saya harapkan bisa membuka mata hati. Paling tidak, ada Nasdem yang memulainya. Mudah-mudahan Nasdem bisa tetap konsisten seperti ini, politik tanpa mahar," ucapnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 usai mengucapkan sumpah jabatan pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad. Pada Ahad malam, Prabowo mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih, dan tidak ada satupun nama dari kader Nasdem.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan kembali bahwa partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan. Hal itu diutarakannya, menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 pada Ahad kemarin.

"Sudah ditegaskan bahwa Nasdem akan ada dalam bagian koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Nasdem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo," kata Saan.

Saan menegaskan pula Partai Nasdem akan mendukung apa pun kebijakan, program, dan keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan komposisi kabinet menteri.

"Nasdem tidak mengirim menterinya, tapi Nasdem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan Presiden Pak Prabowo," ucapnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyatakan dukungan yang diberikan partainya terhadap pemerintahan mendatang tidak setengah hati, sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet. "Bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati," ucapnya.

Sugeng beralasan, Nasdem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Nasdem tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi menteri, untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden," tuturnya.

Sugeng menyebut partainya akan fokus berkontribusi mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota Fraksi Nasdem di parlemen. "Sekali lagi, sampai hari ini Nasdem tidak pernah mengusulkan. Kita justru di internal Nasdem, misalnya sekarang fokus bagaimana men-support pemerintahan ini di legislatif," ujar dia.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menyebut bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto sedianya telah meminta Partai Nasdem untuk mengirimkan nama kadernya dalam rangka penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Namun, dia menyebut partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu memilih tak mengirimkan nama kadernya sekalipun tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran satu periode ke depan.

"Ya, tadinya Pak Prabowo tetap minta, tetapi karena Nasdem menyampaikan bahwa tetap akan mendukung penuh pemerintahan walaupun tidak ada kader yang di kabinet," kata Dasco, belum lama ini.

Untuk itu, dia menepis Partai Nasdem tidak mendapatkan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, melainkan memang mengambil sikap untuk tak mengirimkan nama kader yang diusulkannya. Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang telah dikatakan langsung antara Ketua Umum Partai Nasdem kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

"Bukan tidak mendapat kursi di kabinet. Jadi memang proses pertemuan antara Ketua Umum Nasdem (Surya Paloh) dan Ketua Umum Partai Gerindra pada waktu itu yang presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, bahwa Nasdem akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi tidak menempatkan menterinya di kabinet," kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Partai Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo Subianto meskipun memutuskan tidak mengambil bagian di kabinet.

"Nasdem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian, tapi Nasdem mengatakan bagian dari koalisi," kata Muzani.

Menurut Muzani, Nasdem siap mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menekankan, tidak masuk atau tidak ambil bagian dari susunan kabinet tidak berarti lantas Nasdem tidak menjadi bagian dari pemerintahan.

"Nasdem mengatakan bahwa tidak ambil bagian bukan berarti tidak menjadi bagian pemerintah," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika