Trump Menang, Sayap Kanan Israel Siap Caplok Tepi Barat
Tepi Barat saat ini berada di bawah penguasaan militer Israel.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada hari Rabu, dua pemimpin pemukim menyerukan Israel untuk mencaplok Tepi Barat. Mereka menggambarkan terpilihnya Trump sebagai peluang baru untuk memperluas kedaulatan Israel di wilayah yang secara hukum internasional diakui milik Palestina itu.
Tuntutan tersebut juga didukung oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir. Israel Ganz, ketua organisasi payung kota pemukiman di Dewan Yesha, sesumbar bahwa pencaplokan Tepi Barat akan membawa stabilitas dan “perdamaian sejati” di wilayah tersebut.
“Kami pantas mendapatkan presiden (Trump) yang mencintai Israel dan mencintai Yudea dan Samaria,” kata Ganz pada peluncuran label anggur “Trump” baru di kilang anggur Psagot pada Rabu dilansir Times of Israel. Ia menggunakan nama-nama Alkitab untuk wilayah Tepi Barat.
Dia menambahkan bahwa gagasan pembentukan negara Palestina harus dikeluarkan dari agenda, begitu juga dengan apa yang dia sebut sebagai “sanksi terhadap permukiman dan Negara Israel.”
Sementara Beit El Nayor Shai Alon juga menyuarakan sentimen tersebut dan juga mengatakan sekarang adalah waktu untuk “membangun secara luas dan ekstensif” di wilayah tersebut. Mereka berdua juga menyerukan diakhirinya sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Biden terhadap pemukim ekstremis dan pos-pos permukiman ilegal pada tahun lalu yang telah membuat marah gerakan permukiman.
Alon dari Beit El mengatakan terpilihnya Trump menandai “zaman keemasan penyelesaian” di Tepi Barat. “Ini adalah kesempatan yang tak tertandingi untuk bertindak dengan tekad yang besar di wilayah Yudea dan Samaria, untuk mengakhiri terorisme yang mematikan di sini, dan untuk melanjutkan pembangunan Israel secara luas dan ekstensif di seluruh wilayah kami,” kata Alon.
“Inilah waktunya untuk menerapkan kedaulatan atas Yudea dan Samaria dan mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Israel seutuhnya,” lanjutnya, seraya menambahkan, seperti Ganz, bahwa “tidak akan ada dua negara di sini yang berada di antara laut dan Yordania.
Pemimpin partai sayap kanan Israel Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, yang juga merupakan penduduk permukiman Kiryat Arba. Ia mengatakan dalam sidang pleno Knesset pada hari Rabu bahwa “inilah waktunya untuk memperluas kedaulatan.”
Berbicara di Knesset, Ben Gvir bersukacita atas kemenangan Trump. “Sekarang adalah “waktu untuk kedaulatan, waktu untuk kemenangan total, waktu di Negara Israel untuk mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi teroris,” kata dia.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha untuk mencaplok seluruh permukiman dan wilayah Lembah Jordan di Tepi Barat pada tahun 2020, dengan menyatakan bahwa ia akan melakukannya dengan persetujuan pemerintahan Trump. Namun, ia pada akhirnya terpaksa mundur dari gagasan tersebut karena Trump sedang berupaya menjalankan rencana “perdamaian Israel-Palestina”.
Rencana “perdamaian” Trump yang diumumkan pada Januari 2020 membayangkan negara Palestina yang dilemahkan dan terdemiliterisasi akan terbentuk hanya setelah memenuhi persyaratan yang ketat, dan Israel telah mencaplok sebagian besar Tepi Barat, khususnya Lembah Yordan.
Anggota pemerintahan sayap kanan pada saat itu, termasuk Menteri Keuangan saat ini Bezalel Smotrich, serta gerakan permukiman secara umum, menentang elemen kunci dari rencana Trump karena akan mendirikan negara Palestina. Setelah Trump kalah dalam pemilu tahun 2020 dari Joe Biden, rencana tersebut dibatalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika