Diprediksi Keok, Mengapa Pramono-Rano Justru Unggul? Ini 4 Alasannya Menurut PPI  

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menuntaskan survei menyangkut alasan keunggulan pasangan calon Gubernur-wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024.

Hingga saat ini, Pramono-Anung masih unggul dalam rekapitulasi perhitungan Pilkada Jakarta oleh KPU Jakarta. 

Dalam survei PPI pada 21-25 Oktober 2024, pasangan Ridwan Kamil-Suswono masih memimpin 9,8 persen atas pasangan Pramono Anung-Rano Karno. 

"Namun pada survei 13-17 November 2024 konstelasi berubah dimana pasangan Pramono Anung-Rano Karno berbalik unggul 5,6 persen atas pasangan Ridwan Kamil-Suswono," kata Adi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/12/2024).  

Adi mengungkapkan keunggulan Pramono-Doel membuatnya dapat memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Hal ini ditemukan dalam hitung cepat PPI. 

"Bahkan menurut hasil Quick Count PPI tanggal 27 November 2024 pasangan Pramono Anung-Rano Karno punya potensi menang 1 putaran," ujar Adi.

Adi menjelaskan setidaknya ada empat penyebab kemenangan Pramono-Doel. Penyebab pertama kemenangan Pram-Doel adalah karena agresifitas mesin kampanyenya lebih baik dari RK-Suswono. 

"Mesin kampanye Pram-Doel tercatat lebih agresif baik dari sisi serangan udara (pemasangan APK, Media Sosial) yang unggul sekitar 6 persen, maupun dari sisi serangan darat (Kunjungan, kegiatan dan pembagian souvenir/bingkisan) yang unggul 10,6 sampai 12 persen," ujar Adi. 

Kedua, PPI mendapati pada survei 13-17 November juga sudah mulai terjadi pergeseran pendukung Anies Baswedan akibat sinyal kuat pertemuan Anies dengan Pramono-Rano pada 15 November. 

BACA JUGA: Ingin Tahu Peran Turki Dukung Pemberontak dan Adu Domba Suriah? Ini Laporan Media

Jika pada survei 21-25 Oktober pemilih Anies masih lebih banyak memilih RK-Suswono, namun pada 13-17 November kondisinya berbalik dimana pendukung Anies sudah lebih banyak memilih pasangan Pramono-Rano. 

"Konsolidasi suara pemilih Anies ini semakin kuat menjelang pemilihan, sehingga saat Quick Count gap suara antara Pramono-Rano dengan RK-Suswono menebal hingga 11 persen dari 5,6 persen saat survei 13-17 November," ujar Adi. 

Ketiga, Adi menjelaskan data barrier elektabilitas RK-Suswono menunjukkan adanya ketidaksukaan yang terakumulasi dan dianggap sebagai penghinaan terhadap Nabi terkait dengan pernyataan Suswono pada 26 Oktober 2024 tentang kartu janda.

Di samping itu popularitas Suswono yang masih rendah juga memicu keengganan untuk memilih pasangan RK-Suswono. 

"RK-Suwono juga masih dianggap outsider (Bukan Asli Jakarta) dan dianggap bermasalah dengan Jakarta (kurang faham Jakarta, tidak cocok pimpin Jakarta, pernah menghujat Jakarta dan musuh Jakmania)," ujar Adi.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Jakarta Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tahun 2024 pada Ahad (8/12/2024).

Dalam keputusan itu, Pramono Anung-Rano Karno berhasil meraih suara terbanyak, yaitu 2.183.239 suara atau 50,07 persen. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh suara 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.  

Dengan hasil itu, Pramono-Rano meraih lebih dari 50 persen plus satu suara. Artinya, bisa disimpulkan bahwa Pramono-Rano menang di Pilgub Jakarta dalam satu putaran.  

Sementara itu, Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido) akan segera melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, kubu pasangan Rido menilai banyak terjadi kecurangan di Pilgub Jakarta. 

Tim Bidang Hukum Pasangan Rido, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan pihaknya memiliki waktu tiga hari kerja untuk mengajukan gugatan ke MK, usai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor 210 Tahun 2024 ditetapkan pada Ahad (8/12/2024). Artinya, waktu menyerahkan gugatan ke MK paling lambat Rabu pukul 16.00 WIB. 

"Sampai saat ini tim hukum sedang memproses seluruh bahan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, baik yang berkaitan dengan narasi kecurangan dan lain sebagainya," kata dia melalui keterangannya, Senin (9/12/2024).

BACA JUGA: Ghana, Negara Mayoritas Kristen Itu Berpeluang Besar Dipimpin Presiden Muslim Pertama

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Rido, Ahmad Riza Patria, menilai terdapat sejumlah yang sangat krusial di Pilgub Jakarta. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Jakarta. 

"Seperti yang sudah disampaikan oleh tim hukum, tim pemenangan, partai-partai pengusung, dari pasangan Rido melihat bahwa Pilkada Jakarta 2024 memiliki masalah yang cukup krusial, yaitu partisipasi daripada pemilih sangat rendah. Ini merupakan yang terendah dalam sejarah Pilkada di DKI Jakarta," ujar dia.

Dia menyebutkan, rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Jakarta disebabkan karena munculnya banyak masalah yang terjadi di lapangan. Salah satu masalah utamanya adalah banyak warga Jakarta yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau formulir C6.

"Maka dari itu, pasangan Rido akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkiat beberapa masalah di antaranya yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih karena banyak warga tidak menerima undangan. Apakah ini disengaja atau tidak, nanti pada waktunya masyarakat akan tahu," kata dia. 

Selain itu, kubu pasangan Rido juga banyak mendapatkan laporan jika ada pihak tertentu yang dengan sengaja memengaruhi tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak datang ke TPS. Alhasil, suara untuk pasangan Rido dinilai tidak maksimal. 

Merespons langkah tersebut, Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno mengapresiasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor 210 Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Ahad (8/12/2024). Pasalnya, dalam keputusan itu Pramono-Rano menjadi pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono-Rano, Prasetyo Edi Marsudi, menghargai apabila pasangan calon (paslon), Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, tidak sepakat dengan keputusan itu. Menurut dia, itu merupakan hak dari para peserta yang berkontestasi di Pilgub Jakarta. 

"Tetapi juga kita harus hargai kami sebagai pemenang," kata dia melalui keterangannya yang dikutip Republika.co.id, Senin (9/12/2024).

Prasetyo mengakui, jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, partisipasi pemilih di Pilkada Serentak secara umum mengalami penurunan. 

Kendati demikian, dia tak sepakat apabila partisipasi di Pilgub Jakarta menjadi yang paling rendah dibandingkan daerah lain. Menurut dia, masih ada daerah dengan partisipasi pemilih yang lebih rendah dibandingkan Jakarta, seperti Medan dan Padang.

"Ini kok enggak dimasalahin gitu lo? Jadi saya minta juga untuk 01 silakan ke MK, tetapi saya sarankan, ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1 persen, itu mungkin bisa. Ini 9 (persen), hampir 10 persen, beda ya," kata dia.

BACA JUGA: Foto Satelit Ini Ungkap Lokasi Perang Qadisiyyah Tumbangkan Kerajaan Persia 14 Abad Silam

Menurut dia, alasan dari kubu Ridwan Kamil-Suswono untuk mengajukan gugatan ke MK cenderung mengada-ngada. Karena itu, ia meminta kubu Ridwan Kamil-Suswono tidak merusak pesta demokrasi yang baik di Jakarta dengan kepentingan yang tidak masuk akal.

"Karena bukan mengapa. Kami pernah kalah, kita pernah menang. Kami sekarang menang, terus terganggu, ya saya rasa itu jangan sampai terjadi ya," ujar Prasetyo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika