MPR Dorong OKI Lebih Aktif Perjuangkan Palestina
Ketua MPR RI bertemu Sekjen OKI di Arab Saudi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengimbau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar berperan lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi negara-negara Islam anggotanya, terutama Palestina. Sebab, negara itu hingga kini masih dijajah Israel.
Menurut Muzani, Indonesia sebagai negara demokratis yang penuh keberagaman bisa dijadikan contoh dalam promosi perdamaian yang dilakukan OKI. Sikap RI juga jelas dalam menentang penjajahan Israel atas negara Palestina.
"Ada tiga hal yang ingin saya tekankan terkait isu Palestina. Pertama mendorong perwujudan gencatan senjata di Gaza. Kedua, menjaga solusi dua negara (two-state solutions). Dan yang ketiga, kita tidak boleh membiarkan krisis dan konflik di kawasan lebih meluas," ujar Muzani dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OKI di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (18/12/2024) malam waktu setempat.
Dia mengatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mendukung kemerdekaan negara Palestina. Hal ini sesuai dengan Mukaddimah UUD 1945 bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
Dia pun menekankan pentingnya mewujudkan negara Palestina yang merdeka, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat global. Bagi Indonesia, kata dia, tujuan ini merupakan amanat yang berakar dari Konferensi Asia-Afrika yang belum terpenuhi.
Menurut dia, Indonesia memiliki nilai-nilai persatuan dan keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesejahteraan, kata dia, merupakan hal yang diprioritaskan sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang kuat dan kohesif.
Pada pertemuan tersebut, dia juga menyampaikan apresiasi kepada OKI karena telah berperan penting dalam kontribusi meningkatkan hubungan kerjasama antar negara-negara Islam.
OKI, kata dia, telah bekerja dengan baik dalam mengawal perjuangan negara-negara Islam dalam menghadapi tantangan global, termasuk penyelesaian konflik di Palestina.
Lembaga HAM: Israel sengaja hambat air
Lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM), Human Rights Watch (HRW), menyimpulkan bahwa pembatasan pasokan air di Jalur Gaza oleh Israel adalah tindakan genosida. Laporan terbaru ini adalah bukti terbaru soal kejahatan Israel terhadap kemanusiaan di Gaza.
HRW menyelidiki serangan Israel terhadap infrastruktur pasokan air di Gaza selama perang 14 bulan di sana. Mereka menyimpulkan pasukan Israel sengaja melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi ketersediaan air bersih secara drastis sehingga masyarakat terpaksa menggunakan sumber air yang terkontaminasi dan menyebabkan berjangkitnya penyakit mematikan, terutama di kalangan anak-anak.
“Human Rights Watch menemukan bahwa kebijakan Israel ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan dan tindakan genosida,” kata Lama Fakih, direktur divisi Timur Tengah dan Afrika Utara HRW dilansir The Guardian, Kamis (19/12/2024).
Dia mengatakan laporan tersebut menunjukkan “Pemerintah Israel di tingkat paling senior bertanggung jawab atas kehancuran tersebut, termasuk penghancuran yang disengaja, infrastruktur air dan sanitasi, pencegahan perbaikan infrastruktur air dan sanitasi yang rusak dan pemutusan atau pembatasan yang parah terhadap air, listrik dan bahan bakar.
“Tindakan ini kemungkinan besar telah menyebabkan ribuan kematian dan kemungkinan akan terus menyebabkan kematian di masa depan, termasuk setelah penghentian permusuhan.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika