Komnas Haji: Usulan Kenaikan Biaya Haji Belum Sesuai Visi Presiden

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII pada Senin (30/12/2024) mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan ditanggung oleh setiap jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci di tahun 2025.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, pola BPIH yang akan diterapkan pada 2025 mengalami perubahan dengan komposisi 70 persen dibayar oleh jamaah haji dan 30 persen disubsidi dari nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jika dirinci setiap jamaah akan membayar Rp 65.372.779 subsidi dari nilai manfaat BPKH Rp 28.016.905. 

Sementara itu, rancangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan sebesar Rp 93.389.684. Pada tahun 2024 BPIH yang disepakati sebesar Rp 93.410.286, hanya ada selisih Rp 20.638.

"Padahal di tahun 2024 komposisinya 60 persen berbanding 40 persen, jamaah haji hanya membayar Rp 56.046.172 subsidi dari BPKH Rp 37.000.000 hal inilah yang menyebabkan beban yang harus dibayar oleh setiap jamaah haji naik secara signifikan sampai dikisaran Rp 9,3 juta per orang," kata Mustolih kepada Republika, Selasa (31/12).

Ia menyampaikan, untuk diketahui, sumber utama BPIH ada dua pos yaitu setoran jamaah atau uang muka dan pelunasan, dan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji dari seluruh jamaah. Termasuk jamaah haji tunggu yang saat ini berjumlah 5,4 juta orang yang dikelola BPKH yang berasal dari berbagai skema investasi. 

Meski masih sebatas konsep dan usulan, biaya yang disampaikan pihak Kemenag terlalu tinggi. Sehingga belum mencerminkan visi dan mandat dari Presiden Prabowo Subianto yang sejak dari awal menginginkan penurunan biaya haji agar tidak membebani mereka yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Presiden Prabowo menginginkan jamaah aman, nyaman dan efesian sehingga khusyuk beribadah sampai kembali ke Tanah Air. 

"Usulan Kemenag tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan wakil menteri agama (wamenag) sendiri, beberapa hari sebelumnya yang berjanji akan menurunkan biaya haji sampai dengan Rp 85 juta," ujar Mustolih.

Mustolih mengatakan, jika melihat respon publik saat ini juga sangat kecewa dengan kenaikan biaya yang nanti harus ditanggung jamaah haji. Apalagi jika melihat komentar masyarakat di lini masa sebagian besar sangat kecewa karena jauh dari harapan. Terlebih dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja seperti saat ini. 

"Saat ini pembahasan BPIH berada di tangan Panja Haji yang dibentuk Komisi VIII DPR RI, sehingga panja yang akan menentukan arah BPIH ini, apakah akan mengikuti konsep Kemenag atau ada perubahan. Panja harus menyisir dan mendalami lagi secara detil angka-angka usulan BPIH," jelas Mustolih.

Mustolih mengatakan, masih banyak ruang untuk menekan biaya dan efesiensi misalnya pada penerbangan masih terlalu tinggi. Informasi yang Komnas Haji dapat biaya penerbangan masih bisa diturunkan, Kemenag mematok Rp 34,3 juta per orang, merujuk pada pemesanan biaya tiket penerbangan musim haji di Mei -Juni 2025 angka tersebut bisa dikoreksi menjadi Rp 30 juta. Terlebih ada ratusan ribu caon jamaah yang akan diangkut pasti angka yang dipatok maskapai masih bisa turun.

Komnas Haji mengungkapkan, harapan masyarakat saat ini benar-benar bertumpu pada sikap DPR dan Kemenag terutama Panja Haji, apakah masih peduli terhadap harapan publik atau mengabaikannya dengan tetap menaikkan biaya haji atau menurunkannya.

"Jika aspirasi publik di kesampingkan berarti juga mengesampingkan mandat dari Presiden Prabowo. Terlebih tahun 2025 menjadi pertaruhan karena merupakan penyelenggaraan haji pertama di era Presiden Prabowo," ujar Mustolih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika