Yang Dilakukan Mesir terkait Gencatan Senjata Israel-Hamas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mesir secara resmi mengumumkan pembentukan ruang kerja bersama untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas, memfasilitasi masuknya bantuan ke Jalur Gaza, dan mengawasi pergerakan orang.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir, pada Sabtu malam waktu setempat, sehari setelah Kairo menjadi tuan rumah pertemuan internasional untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai pada Rabu.

“Kairo mengumumkan keberhasilan upaya keras Mesir yang telah dilakukan sejak dimulainya krisis Gaza pada 7 Oktober 2023, bekerja sama dengan mitra regional dan internasional kami, untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata,” bunyi pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Mesir untuk berkoordinasi dengan mitra-mitranya, Qatar dan AS, untuk memastikan stabilitas kesepakatan dan pelaksanaannya secara penuh melalui pembentukan ruang kerja bersama.

Kementerian tersebut menjelaskan bahwa ruang kendali yang berbasis di Mesir akan memantau pertukaran sandera dan tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan, serta pergerakan orang setelah dibukanya kembali perlintasan Rafah.

Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan kesepakatan akan mulai berlaku pada Ahad pukul 08.30 pagi waktu setempat (06.30 GMT).

Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyoroti bahwa kesepakatan tersebut memastikan komitmen para mediator untuk melaksanakan ketiga fase sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan tujuan mengakhiri tragedi kemanusiaan yang dialami oleh penduduk Gaza selama lebih dari setahun.

Kairo mengucapkan terima kasih kepada Qatar atas kerja sama yang membuahkan hasil dan berkelanjutan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Kairo juga memuji peran penting yang dimainkan oleh pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump dan Presiden Joe Biden dalam menyelesaikan krisis tersebut.

Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tiga fase pada Rabu untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Jalur Gaza dengan gencatan senjata yang akan mulai berlaku pada pukul 8.30 pagi waktu setempat pada Ahad.

Erdogan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (18/1) mengkritik sejarah Israel dalam melanggar gencatan senjata, dan mendesak masyarakat internasional untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut di tengah kesepakatan antara Hamas-Israel.

"Israel, khususnya (kepala otoritas pemerintahan Benjamin) Netanyahu, memiliki catatan pelanggaran gencatan senjata yang signifikan, hal ini tidak boleh dibiarkan kali ini (di Gaza)," kata Erdogan kepada kongres provinsi partainya di Adana, bagian selatan Turki.

Dia mengutuk perang 467 hari di Gaza yang mengakibatkan 47.000 nyawa melayang, seraya mengatakan "Meskipun terjadi genosida dan pembantaian selama 467 hari, Israel gagal mematahkan tekad perlawanan saudara-saudari kita di Gaza."

Erdogan juga menegaskan kembali komitmen Turki untuk meminta pertanggungjawaban terhadap para pelaku kejahatan perang di Palestina.

"Upaya kami untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan satu per satu akan terus ditingkatkan," katanya.

Selain itu, Turki juga berjanji akan memobilisasi segala upaya untuk menyembuhkan luka Gaza selama masa gencatan senjata.

Pada Rabu (15/1), Qatar mengumumkan perjanjian gencatan senjata tiga tahap antara Israel dan kelompok Palestina Hamas untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, dengan gencatan senjata yang akan mulai berlaku pada hari Minggu pukul 06.30 GMT (13.30 WIB)

Ikuti Whatsapp Channel Republika