Menteri KP Ungkap Kesatuan Nelayan Klaim Pemilik Pagar Laut yang Dibongkar Ratusan Marinir

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Suatu perkumpulan nelayan mengklaim memasang pagar laut di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, Banten.  Namun, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, perkumpulan nelayan itu tidak hadir saat dipanggil oleh pihaknya.

“Kami dapat info, katanya perkumpulan nelayan. Nah itu sedang kami panggil terus,” kata Sakti di Kabupaten Badung, Bali, Ahad (19/1/2025).

Menurut dia, pihak yang mengklaim telah memasang pagar laut dari bambu itu adalah kesatuan masyarakat nelayan Pantai Utara (Pantura). Namun, lanjut dia, kelompok nelayan yang sudah dipanggil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu tidak kunjung menghadiri panggilan tersebut.

Pihaknya akan meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penyelidikan pemasangan pagar laut tersebut. “Sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) tapi belum datang. Kami sudah minta kepolisian untuk membantu kami melakukan penyelidikan,” imbuhnya.

Menteri KKP mengaku tidak mengetahui alasan kelompok nelayan itu tidak menghadiri pemanggilan dari KKP. Ia juga menyebutkan, hingga saat ini belum ada indikasi pemasang pagar laut itu adalah dari perusahaan tertentu.

"Belum ada, belum terdeteksi ke sana (perusahaan diduga memasang pagar laut)," imbuhnya.

Mengingat panggilan tersebut belum dipenuhi, maka pihaknya belum dapat menentukan siapa dalang dibalik pemasangan pagar bambu itu. “Kami sedang melakukan penyelidikan, kan tidak bisa cepat, tidak bisa menuduh banyak orang juga,” katanya.

Saat ini, pagar laut tersebut telah disegel oleh KKP untuk memudahkan penyelidikan. Meski sekitar dua kilometer pagar laut sudah dibongkar namun proses penyelidikan tidak terpengaruh.

“Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyelidikan),” ucapnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (18/1/2025) sebanyak 600 personel TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo. Proses pembongkaran pagar laut dari bambu itu dilakukan secara bertahap yang sudah mencapai sepanjang dua kilometer.

TNI memastikan akan melanjutkan proses pembongkaran pagar bambu yang melintas sepanjang sekitar 30 km di kawasan pesisir pantai utara di Kabupaten Tangerang, Banten. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan otoritasnya melalui TNI AL diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut itu.

Pernyataan Jenderal Agus tersebut, merespons Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ‘protes’ dengan pembongkaran pagar laut tersebut karena masih dalam penyidikan. “Sudah perintah Presiden. (Pembongkaran) akan dilanjutkan,” kata Jenderal Agus kepada wartawan, melalui pesan singkat, Ahad (19/1/2025).

Agus menegaskan, pengerahan prajurit TNI AL akan secepatnya meratakan pagar laut yang hingga kini tak terang siapa pihak di balik pembangunannya. “Masyarakat (nelayan) yang mau mencari ikan, tidak ada akses. Sehingga dibuka (dibongkar) supaya masyarakat tetap bisa mencari ikan di laut,” ujar Jenderal Agus.

“Secepatnya,” ujar dia saat ditanya tentang kapan TNI AL menargetkan pembongkaran total pagar laut tersebut.

Nelayan Tanjung Pasir mengaku bahagia akhirnya pagar laut yang menghalangi akses perahunya bisa dibongkar. Di mana kegiatan pencabutan tersebut diinisiasi oleh TNI AL dan nelayan sekitar.

“Kita sebagai nelayan sangat bersyukur, karena apa yang kemarin kita perjuangan sangat sulit, akhirnya ada aparat ada yang merespons kita juga. Akhirnya bisa tercapai sampai kayak sekarang ada pembongkaran,” kata Maun (55), Sabtu (18/1/2025).

“Nelayan udah puas, kita berharapnya itu aja karena itu sudah sangat mengganggu,” katanya menambahkan.

Maun juga sempat menceritakan pihaknya sudah mencoba meminta bantuan ke sejumlah pihak. Namun, belum ada solusi konkret atas persoalan pagar laut tersebut.

“Sebelumnya sangat alot kita melapor ke sana sini tidak ada tanggapan apalagi dari kepala desa tidak ada tanggapan, 1-2 kali ditemui 3-4 kali kita ditinggalkan, nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respons yang diarahkan ke kita,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika