Mesir Gerakkan Militer ke Sinai, Israel Terkaget: Mengapa Bisa Sebesar itu

REPUBLIKA.CO.ID, SINAI -- Utusan Israel untuk PBB Danny Danon mempertanyakan bagaimana bisa Mesir memiliki kekuatan militer yang begitu besar, padahal tidak menghadapi ancaman apa pun. Keterkejutan itu dia sampaikan setelah Pemerintah Mesir menggerakkan 20-an tank dan ribuan personel ke Sinai.

Ini adalah pertama kalinya seorang pejabat tinggi Israel berbicara tentang kekuatan militer Mesir. "Mereka (otoritas Mesir) menginvestasikan ratusan juta dolar dalam peralatan modern setiap tahun, dan mereka tidak memiliki ancaman di perbatasan mereka," kata Danon kepada stasiun radio keagamaan Israel Kol Barma pada Minggu malam.

Diplomat Israel itu bertanya-tanya, "Mengapa mereka membutuhkan semua kapal selam dan tank ini? Setelah serangan Hamas terhadap permukiman yang berdekatan dengan Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, hal ini seharusnya menjadi penyebab kekhawatiran."

"Kami telah belajar dari kesalahan kami," lanjut Danon. "Kami harus melihat apa yang terjadi di sana. Kami harus bersiap untuk setiap skenario."

Patut dicatat bahwa tentara Mesir mengerahkan tank di dekat perbatasan Rafah selama perang di Gaza

Tegas tolak pemindahan warga Gaza

Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty mengatakan bahwa Mesir memiliki visi yang jelas untuk membangun kembali Gaza tanpa ada warga Palestina yang meninggalkan tanah mereka.

"Kami memiliki visi yang jelas untuk membangun kembali Jalur Gaza tanpa ada warga yang meninggalkan tanah mereka," kata Abdelatty, dilaporkan Middle East Monitor (MEMO) pada Senin (3/4/2025).

Ada konsensus Arab dalam hal ini, Abdelatty menambahkan, dan pembicaraan sedang berlangsung dengan PBB mengenai masalah ini.

“Upaya Mesir terkait Gaza sedang berlangsung dan tidak akan berhenti untuk mengimplementasikan persyaratan spesifik dari perjanjian gencatan senjata dalam tiga tahap,” kata Abdelatty, dikutip dari laman Palestine Chronicle, Selasa (4/2/2025).

Dia juga mencatat bahwa proses ini dianggap sebagai tahap pertama yang mengarah pada dimulainya proses politik yang kredibel yang akan membuka jalan bagi pembentukan negara Palestina, tulis laporan tersebut.

Abdelatty menekankan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Dia juga mencatat pentingnya melaksanakan proyek-proyek mendesak untuk pemulihan awal di Jalur Gaza bersamaan dengan masuknya bantuan, terutama air minum, sanitasi dan kesehatan. Ia menambahkan bahwa Mesir sedang mempersiapkan sebuah rencana bekerja sama dengan PBB dalam hal ini.

Menteri luar negeri tersebut menunjukkan bahwa penerapan persyaratan perjanjian gencatan senjata dalam tiga tahap mengarah pada keberlanjutan gencatan senjata.

Hamas Kecam Penundaan Bantuan

Hamas menuduh Israel pada Ahad (2/2) menunda pelaksanaan perjanjian bantuan dan rekonstruksi untuk Jalur Gaza, hal ini dilaporkan MEMO.

“Zionis sang penjajah terus mengulur-ulur pelaksanaan proses bantuan dan rekonstruksi yang digariskan dalam perjanjian gencatan senjata, dan ada komitmen bantuan kemanusiaan yang belum sepenuhnya dipatuhi,” kata Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem.

“Terlepas dari kehancuran besar-besaran di sektor kesehatan, penjajah tidak mengizinkan upaya pemulihan atau masuknya pasokan medis yang penting,” ujarnya.

Juru bicara Hamas dilaporkan menunjukkan bahwa pengiriman bahan bakar masih jauh di bawah jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian, dan jumlah yang mencapai Gaza utara sangat kecil.

“Alat berat yang ditentukan dalam perjanjian belum diizinkan masuk, mencegah pengambilan jenazah para syuhada dan menghalangi pemulihan jenazah (tawanan) yang akan dipertukarkan, terutama pada akhir fase ini.” jelasnya.

Hamas mendesak para mediator di Qatar dan Mesir serta para penjamin perjanjian gencatan senjata untuk memaksa Israel agar segera mengizinkan masuknya bahan-bahan bantuan yang diuraikan dalam perjanjian tersebut.

“Khususnya, tenda, bahan bakar, pasokan makanan dan alat berat, serta memastikan diakhirinya semua pelanggaran dan pelanggaran lainnya,” kata Qassem.

Zona Bencana Kemanusiaan

Sebelumnya pada Ahad lalu, Salama Marouf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, menyatakan daerah kantong tersebut sebagai zona bencana kemanusiaan yang tidak memiliki semua kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan martabat manusia.

Pada Rabu, kantor media tersebut meminta mediator antara faksi-faksi Palestina dan Israel untuk menekan Tel Aviv agar mengizinkan masuknya tenda-tenda dan karavan untuk menampung lebih dari seperempat juta keluarga yang kehilangan tempat tinggal yang rumah-rumahnya dihancurkan selama genosida.

Jalur Gaza mengalami krisis kemanusiaan yang parah akibat genosida yang dilancarkan Israel sejak 7 Oktober 2023.

Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari 2025, mengakhiri 15 bulan genosida Israel di Gaza, yang mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa serta pengungsian yang meluas dari hampir seluruh populasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika