Akankah Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN? Ini Kata Wakil Ketua MPR
IKN ditargetkan akan menjadi ibu kota politik pada 2028
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih menjadi tanda tanya setelah pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, belum ada dana yang dikeluarkan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan, keberlanjutan pembangunan IKN tak perlu lagi dipertamyakan. Menurut dia, Otorita IKN (OIKN) telah menegaskan bahwa pembangunan akan terus dilanjutkan. Karena itu, Eddy meminta semua pihak untuk tidak berpolemik mengenai keberlanjutan pembangunan IKN.
"Mari kita ikuti arahan Presiden Prabowo yang sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus utama adalah penyelesaian pembangunan kantor legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya," kata Eddy melalui keterangannya, Sabtu (8/2/2025).
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini bahwa Prabowo akan mengambil keputusan terbaik untuk pembangunan IKN. Ia menilai, Prabowo pasti sudah mempertimbangkan segala sesuatunya secara baik dan terukur terkait pembangunan IKN.
"Tantangannya sekarang adalah implementasi di jajaran pemerintahan. Penting untuk fokus mengikuti semua arahan Presiden Prabowo tanpa kecuali," kata dia.
Ia juga mengaku telah berkunjung ke IKN beberapa waktu lalu. Menurut dia, perkembangan pembangunan IKN berjalan sangat cepat. Dia menilai, pembangunan IKN akan terus berjalan dan menjadi terobosan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.
"Terakhir, saat kami Pimpinan MPR yang dipimpin oleh Ketua Ahmad Muzani berkunjung ke IKN beberapa waktu lalu, perkembangan berlangsung cepat," kata dia.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, belum ada dana yang dikeluarkan untuk IKN tahun ini.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Sementara itu, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw membantah pembangunan IKN mangkrak. Ia memastikan progres pembangunan IKN tetap akan berlanjut di tengah isu pemangkasan anggaran besar-besaran yang dicanangkan Prabowo.
"Program pembangunan IKN tahap II (2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028," ujar Troy saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Staf Khusus Kepala OIKN bidang Komunikasi Publik itu menjelaskan komitmen OIKN dalam menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya di IKN.
Troy menyampaikan kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap II sesuai dengan arahan presiden terdiri atas Rp 48,8 triliun dari APBN dan Rp 60,93 triliun dari KPBU. "Kemudian, investasi swasta, data yang akan masuk di 2025 per Februari sebesar Rp 6,49 triliun," kata Troy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika