Tel Aviv Hambat Bantuan ke Gaza, Houthi Yaman 'Ngegas': akan Hujani Israel dengan Bom

REPUBLIKA.CO.ID, ADEN -- Pemimpin gerakan Ansar Allah di Yaman, Abdul-Malik al-Houthi, memberikan tenggat waktu 4 hari kepada para mediator dalam negosiasi terkait Jalur Gaza. Penguasa Yaman tersebut menekankan bahwa "jika musuh Israel terus mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, operasi angkatan laut terhadapnya akan dilanjutkan."

Dalam pidatonya yang membahas perkembangan regional dan internasional terkini, Houthi merujuk pada eskalasi Israel baru-baru ini di Palestina. “Kami tidak hanya mengeluarkan pernyataan, tetapi kami mampu mendukung Palestina di beberapa bidang,” ujar pimpinan tertinggi milisi Yaman tersebut.

Dalam proses pelaksanaan perjanjian di Gaza, jelas terlihat bahwa musuh Israel menunda-nunda pemenuhan kewajibannya, terutama yang terkait dengan berkas kemanusiaan. Musuh Israel menurutnya menghindari pemenuhan kewajibannya yang terkait dengan hak-hak kemanusiaan.

Houthi mengatakan, "Saudara-saudara di gerakan Hamas sangat ingin memenuhi sepenuhnya kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut, dan hal ini jelas terlihat dari pihak mereka."

Berkas kemanusiaan memiliki hak dan kewajiban dalam kerangka perjanjian dan dengan jaminan para penjamin, yang mana musuh mencoba untuk mengurangi dan tidak memenuhinya pada tingkat yang ditetapkan dengan jelas.

Terkait serangan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem, Houthi berbicara tentang adanya serangan intensif oleh musuh Israel dan pemukim di sana, seraya menekankan bahwa posisi Amerika, di bawah pemerintahan Trump, mendukung Zionisme dan mendorong pengusiran warga Palestina.

Ia menekankan perlunya posisi yang jelas dalam menghadapi eskalasi Israel yang didukung Amerika terhadap Palestina.

Israel gunakan kelaparan sebagai senjata perang

Pakar PBB pada Kamis (6/3) memberikan peringatan atas keputusan Israel menghentikan semua bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan menyebut situasi tersebut sebagai "penggunaan kelaparan sebagai senjata".

Pernyataan itu disampaikan setelah Kabinet Perang Israel memutuskan keluar dari kesepakatan gencatan senjata Gaza dan seruan dari sejumlah pejabat tinggi untuk kembali membuka 'pintu neraka' di wilayah kantung tersebut.

"Dengan sengaja memotong pasokan vital, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, dan alat bantu bagi penyandang disabilitas, Israel sekali lagi menjadikan bantuan sebagai senjata," kata mereka.

"Ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, serta kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma," lanjut mereka.

Menurut pakar PBB sebagai kekuatan pendudukan, Israel selalu berkewajiban untuk memastikan kecukupan makanan, pasokan medis, dan layanan bantuan lainnya.

Para pakar juga menekankan bahwa gencatan senjata tidak pernah menghentikan serangan terhadap rakyat Palestina.

Sejak berlaku pada 19 Januari, pasukan Zionis Israel telah menewaskan setidaknya 100 orang Palestina di Gaza, membuat jumlah total korban tewas mencapai 48.400.

"Dengan melanjutkan pengepungan dan pemboman di Gaza, Israel telah mengubah secara sepihak ketentuan perjanjian gencatan senjata dan langkah selanjutnya," kata para pakar tersebut.

Mereka mendesak mediator gencatan senjata Gaza yaitu Mesir, Qatar dan AS untuk campur tangan guna menjaga perjanjian tersebut sesuai dengan kewajiban yang ada di hukum internasional.

"Kami mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk mengingat kewajiban mereka sendiri berdasarkan hukum internasional dan bertindak untuk mengakhiri serangan brutal dan tak berujung ini terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka, agar seluruh dunia tidak terseret dalam badai pelanggaran hukum dan ketidakadilan ini," tegas mereka.

Sebelumnya, kepala keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich pada Minggu (2/3) menyerukan "pembukaan gerbang neraka" di Jalur Gaza setelah keputusan pemerintah untuk menghentikan bantuan kemanusiaan ke daerah kantong Palestina yang terkepung itu.

Pemerintah Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dilanda perang itu, hanya beberapa jam setelah fase pertama gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan berakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika