Parah! Takut Diburu, Wajah 120 Tentara Israel Diburamkan Saat Seremoni Resmi Negara

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM— Keputusan tentara pendudukan Israel untuk menyembunyikan wajah dan nama 120 tentara selama partisipasi mereka dalam upacara tahunan untuk menghormati para tentara memicu kontroversi yang meluas.

Upacara tahunan tersebut digelar di Markas Kepresidenan Israel di Kota Yerusalem yang diduduki. Ketakutakutan tersebut dipicu tuntutan internasional atas perang genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Para prajurit menghadiri upacara tersebut tanpa diizinkan untuk menunjukkan wajah mereka kepada media, sebuah langkah yang diambil oleh sensor militer.

Militer juga menyamarkan wajah para prajurit selama pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan istrinya, karena takut identitas mereka akan terdeteksi oleh badan-badan hak asasi manusia atau hukum internasional.

Para ahli percaya bahwa langkah-langkah ini mencerminkan kekhawatiran militer Israel tentang potensi konsekuensi hukum.

Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka sadar akan tingkat pelanggaran yang mungkin telah dilakukan oleh para tentaranya terhadap warga sipil di Gaza, yang dapat membuat mereka diadili secara internasional dan membatasi perjalanan mereka ke luar negeri.

Organisasi-organisasi Israel bekerja untuk melindungi para tentara pendudukan yang terlibat dalam kejahatan genosida di Gaza dari tuntutan hukum.

Menurut Bloomberg, "Organisasi El Hadegel" - sebuah entitas yang mencakup perwira cadangan dalam tentara pendudukan - secara serius menangani ancaman hukum yang mengikuti para tentara pendudukan, karena organisasi tersebut, bekerja sama dengan firma hukum Herzog Fox & Neiman di pendudukan Israel, telah menyiapkan paket bantuan hukum untuk tentara reguler dan cadangan.

BACA JUGA: Ternyata Begini Kondisi Sebenarnya Tentara Israel yang Ditutup-tutupi Selama Perang Gaza 

Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap personel tentara yang mungkin dituntut di pengadilan internasional atas tuduhan terkait pelanggaran di Gaza, di tengah meningkatnya seruan hak asasi manusia untuk melakukan investigasi dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kemungkinan kejahatan perang.

Siapakah Organisasi El Hadegel?

Sebuah gerakan Israel yang didirikan setelah 7 Oktober oleh sekelompok perwira cadangan yang bertugas di unit-unit tempur, seperti unit elite Sayeret Matkal.

Organisasi ini aktif di bidang sosial, politik dan hukum, dan berfokus untuk mempromosikan nilai-nilai Zionisme dan mendukung masyarakat Israel, terutama di masa krisis.

David Shiraz, salah satu pendiri dan salah satu suara yang paling menonjol dalam gerakan ini, menyerukan "pengaturan ulang" sistem politik, militer, dan peradilan dalam pendudukan Israel, dengan alasan bahwa perubahan yang nyata harus datang dari luar kemapanan politik tradisional.

El Hadegel juga berpartisipasi dalam mengorganisasi demonstrasi yang menuntut wajib militer bagi seluruh warga Israel, termasuk orang-orang beragama Haredi, untuk "mencapai keadilan" dalam menanggung beban dinas militer.

Gerakan ini juga telah meluncurkan program bantuan hukum bagi para tentara dan perwira yang mungkin menghadapi tuntutan internasional atas partisipasi mereka dalam genosida, terutama di Jalur Gaza.

Apa yang ditawarkannya kepada para tentara?

Bekerja sama dengan Herzog Fox & Neiman - salah satu firma hukum paling terkemuka dalam pendudukan Israel, El Hadegel telah meluncurkan paket dukungan hukum yang didedikasikan untuk tentara reguler dan tentara cadangan Israel yang berisiko dituntut secara internasional atas partisipasi mereka dalam perang genosida di Gaza sejak tahun 2023 hingga saat ini.

BCA JUGA: Serangan Pahalgam, Membongkar Mesin Propaganda India terhadap Muslim 

Paket ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para tentara, terutama ketika bepergian ke luar negeri.

Pertama, nasihat hukum sebelum bepergian

Paket ini memberikan pemeriksaan menyeluruh atas status hukum tentara sebelum mereka meninggalkan wilayah pendudukan.

Terutama yang berkaitan dengan negara-negara yang menerapkan prinsip "yurisdiksi universal", seperti Spanyol dan Inggris, di mana investigasi kejahatan perang dapat dibuka berdasarkan laporan dari organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional.

Kedua, pendampingan hukum eksternal pada saat penangkapan

Jika seorang tentara ditangkap atau dipanggil untuk penyelidikan ketika berada di luar wilayah pendudukan Israel, jaringan pengacara lokal diaktifkan untuk mewakilinya di hadapan otoritas peradilan dan bekerja untuk mencegahnya dideportasi atau diadili.

Ketiga, upaya penanggulangan hukum

Langkah-langkah ini juga mencakup penuntutan terhadap organisasi atau individu yang mengajukan pengaduan "jahat" terhadap tentara, melalui gugatan pencemaran nama baik, atau menekan pemerintah asing untuk menolak pengaduan semacam itu.

Organisasi ini juga mengirimkan surat kepada Presiden AS Donald Trump yang memintanya untuk menjatuhkan sanksi kepada organisasi yang berusaha meminta pertanggungjawaban tentara Israel.

BACA JUGA: Mengapa Madinah Jadi Pusat Islam dan Tujuan Utama Rasulullah SAW? Ini 7 Alasannya

Langkah-langkah pencegahan dan panduan

Organisasi ini menerbitkan sebuah "panduan kewaspadaan" bagi para prajurit yang memperingatkan mereka agar tidak melakukan perjalanan ke negara-negara yang diklasifikasikan sebagai negara yang berisiko tinggi dari segi hukum.

Para tentara juga disarankan untuk menghapus foto-foto militer mereka dari akun media sosial mereka sebelum bepergian, dan menyimpan nomor telepon konsulat Israel untuk berjaga-jaga.

Seorang penasihat hukum Israel menyarankan para prajurit untuk tidak memberikan informasi apa pun kepada para interogator jika mereka ditangkap, dengan menekankan bahwa diam adalah tindakan pencegahan dalam kasus-kasus seperti itu.

Asuransi yang diperluas

Sehubungan dengan meningkatnya kekhawatiran, sebuah perusahaan asuransi Israel telah memperkenalkan opsi tambahan dalam asuransi perjalanan untuk tentara pendudukan, yang memberikan pertanggungan hingga 2.000 dolar AS untuk konsultasi hukum awal, seandainya tentara tersebut menjalani prosedur hukum yang berkaitan dengan dinas militernya.

Upaya-upaya ini merupakan bagian dari apa yang dianggap Tel Aviv sebagai strategi pertahanan terhadap apa yang disebutnya sebagai "lawfare", yang digambarkan sebagai penggunaan hukum internasional yang tidak bersahabat untuk menargetkan para tentaranya.

Di sisi lain, organisasi-organisasi Palestina dan internasional percaya bahwa inisiatif ini bertujuan untuk melindungi mereka yang terlibat dalam kejahatan perang dan melindungi mereka dari pertanggungjawaban internasional.

"Hind Rajab memburu mereka 

Yayasan Hak Asasi Manusia Hind Rajab telah melakukan serangkaian inisiatif hukum untuk mengadili para pejabat Israel yang terlibat dalam kejahatan perang, dengan fokus khusus pada pelanggaran yang dilakukan terhadap warga Palestina sejak 7 Oktober 2023.

Beberapa bulan terakhir telah menyaksikan eskalasi yang signifikan dalam upaya yayasan ini, dengan tuntutan hukum dan proses hukum yang menargetkan tokoh-tokoh militer dan politik Israel terkemuka.

Pada tanggal 8 Februari, Yayasan mengajukan permohonan resmi kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Brigadir Jenderal Yehuda Fach, komandan Divisi ke-252 tentara penjajah Israel, atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama yang terjadi di daerah Netzarim Pass di Jalur Gaza.

Pada tanggal 11 Februari 2025, Yayasan mengajukan gugatan ke pengadilan Brasil terhadap tentara Yuval Vajdani, setelah dia muncul dalam foto-foto yang didokumentasikan berpartisipasi dalam penghancuran rumah-rumah Palestina di Gaza.

BACA JUGA: Sedekat Inilah Malaikat dengan Orang Beriman yang Jarang Disadari, Berikut 7 Buktinya

Vajdani segera meninggalkan Brasil untuk menghindari kemungkinan tuntutan.
Pada tanggal 16 Februari, Yayasan mengajukan pengaduan resmi kepada Mahkamah Pidana Internasional terhadap Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, menuduhnya terlibat langsung dalam kejahatan perang bersama dengan Perdana Menteri pendudukan dalam konteks perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Tindakan-tindakan hukum ini dilakukan dalam kerangka kerja upaya Yayasan untuk mengaktifkan perangkat keadilan internasional dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, terutama mengingat tuntutan hak asasi manusia yang terus meningkat untuk penyelidikan internasional yang independen dan transparan.

SUMBER: Arabi21

Ikuti Whatsapp Channel Republika