Laporan Dana Desa Diusulkan Dibuat Sederhana
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota fraksi PKB MPR sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Muhammad Lukman Edy mengatakan, tahun pertama pelaksanaan desa akan dijadikan masa transisi atau pembelajaran. Lukman mengatakan, masa tersebut dimaksudkan agar setiap desa bisa belajar mengelola dana tersebut dan tidak menyebabkan penyimpangan. Usulan masa transisi tersebut pun, lanjutnya, telah diajukan dalam revisi PP 43.
Lukman mengatakan, salah satu hal yang harus dimatangkan dalam masa transisi adalah persoalan perencanaan di tingkat desa yang masih lemah saat ini. Pemerintah pun, lanjutnya, akan memberikan pendampingan.
"Pendampingan itu wajib. Tahun ini disiapkan 35 ribu pendamping di kecamatan, 16 ribunya sisa PNPM. Bulan Mei mulai rekrutmen pendamping. Tahun depan baru di tingkat desa. Idealnya satu desa satu pendamping. Tahun depan 75 ribu pendamping, satu pendamping satu desa, ditambah pendamping kecamatan dua orang, koordinator dari kabupaten juga ada," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPD) itu lagi.
Sementara itu, pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pemerintah harus betul-betul memastikan dalam periode pembelajaran atau transisi seluruh perangkat pengelola dana desa mendapatkan pengetahuan dan informasi yang layak. Selain itu, ia meminta agar laporan pengelolaan dana tidak dibuat rumit seperti pengelolaan anggaran negara.
"Bentuk pertanggungjawabannya menurut saya dibuat sederhana. Pertanggungjawaban minimal mereka bisa lakukan. Kita pastikan keuangan negara terdokumentasi, minimal itu," kata Margarito.
Margarito mengatakan, sistem pengawasan juga harus diperkuat. Menurutnya, sebaiknya, pengawasan tersebut melibatkan Inspektorat dan Bawasda. Pengawasan pun, lanjutnya, sebaiknya lebih kepada proses pembinaan.
"Saran saya, sarankan pada mereka agar tiap kantor camat ditempatkan orang Bawasda. Agar bukan mengkonsolidisir penyimpangan, karena ini barang baru, orang baru belajar dan belum punya kemampuan memadai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika