Bupati Gunung Kidul Akui Kesulitan Cegah Kampanye Terbuka
Bupati mengajak paslon untuk memanfaatkan media sosial ataupun daring dalam kampanye.
REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kesulitan mencegah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dalam melaksanakan kampanye dengan metode terbuka dan tatap muka dalam rangka mencegah munculnya klaster Covid-19. Bupati Gunung Kidul sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gunung Kidul, Badingah mengatakan, dirinya sudah menginstruksikan kepada anggota gugus tugas yang ada di lapangan untuk memantau kampanye yang dilaksanakan pasangan calon bupati dan wakil bupati.
"Kami tidak ingin, Pilkada 2020 ini menyebabkan klaster baru di Gunung Kidul," kata Badingah, Selasa (13/10).
Ia mengajak pasangan calon peserta pemilu untuk memanfaatkan media sosial ataupun daring dalam berkampanye dibandingkan bertemu langsung dengan masyarakat. Meski hal itu diakuinya sulit, tetapi dengan banyak orang berkumpul dikhawatirkan adanya penularan Covid-19.
"Kami sudah berusaha mendorong paslon menggunakan daring, tetapi kenyataannya sampai hari ini tatap muka, dan ini paling tinggi di Gunung Kidul," katanya.
Badingah berharap jika paslon melakukan tatap muka bisa menjaga protokol kesehatan ketat, seperti menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker. "Kami berharap tidak ada klaster dari pilkada. Kami berharap kampanye tatap muka tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan," harapnya.
Perlu diketahui ada keempat pasangan yang maju Pilkada 2020 Gunung Kidul adalah Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto (PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS, pasangan Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi (NasDem), Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan pasangan Sunaryanta-Heri Susanto (Golkar dan PKB).
Ketua Paguyupan Lurah dan Pamong (Semar) Gunung Kidul Heri Yuliyanto mengatakan pemerintah kalurahan/desa setiap ada paslon yang melakukan kampanye tatap muka selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, untuk lurah pun diimbau untuk tetap menjaga netralitas para lurah dan pamong.
"Kami juga tetap menjaga netralitas. Tahapan di masa pandemi ini berbeda dengan pemilu sebelumnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika