REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi sikap Mahkamah Agung (MA) yang menyambut baik gagasan MPR RI dalam memfasilitasi tujuh lembaga negara menyampaikan laporan tahunannya secara langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR RI. Sidang Tahunan biasanya digelar tanggal 15-16 Agustus 2020, namun mengingat tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, maka Sidang Tahunan MPR RI rencananya dimajukan menjadi Kamis - Jumat, 13-14 Agustus 2020.
"Jika situasi normal Sidang Tahunan MPR RI diusulkan dibuat dua hari agar lebih maksimal. Sekaligus menghindari agar presiden agar tidak perlu tiga kali naik turun podium untuk menyampaikan pidato kenegaraan, sebagaimana terjadi lima tahun terakhir ini," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4).
Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan gambaran teknisnya, Sidang Tahunan MPR RI digelar pada 13 Agustus 2020 dengan agenda mendengarkan laporan tahunan lembaga negara, terdiri dari MPR RI, DPR RI, DPD RI, BPK, MA, MK, dan KY. Sedangkan pada 14 Agustus 2020 akan mendengarkan laporan kinerja tahunan Presiden selaku Kepala Pemerintahan, sekaligus penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bamsoet menambahkan, jika pada Agustus mendatang Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, maka Sidang Tahunan MPR RI akan dipadatkan satu hari. Sementara Presiden bisa menyampaikan pidatonya secara virtual dari Istana Bogor.
"Semua tergantung pada kesepakatan para pimpinan lembaga negara, termasuk Presiden," ujarnya.
Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, penyampaian laporan lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI merupakan laporan langsung kepada rakyat. MPR hanya memfasilitasi acara tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Sebagaimana pimpinan lembaga negara lainnya, Presiden sebagai kepala pemerintah juga menyampaikan laporan tahunannya dalam Sidang Tahunan MPR RI sebagaimana yang telah berlangsung selama ini setiap tanggal 16 Agustus. Bedanya hanya pada penyampaian laporan pimpinan lembaga negara lainnya yang selama ini disampaikan secara rangkuman melalui Presiden, nanti disampaikan langsung oleh masing-masing pimpinan lembaga negara,” ujar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyampaikan, kehadiran Sidang Tahunan MPR RI yang memfasilitasi penyampaian laporan tahunan lembaga negara tak akan menggugurkan tradisi baik di berbagai lembaga negara yang juga memiliki forum tersendiri dalam penyampaian laporan tahunannya. Sebagaimana MA, yang sudah memiliki tradisi menyampaikan laporan tahunannya di awal tahun pada bulan Februari atau Maret, dengan mengundang perwakilan MA dari berbagai negara.
"Kehadiran Sidang Tahunan MPR RI justru akan memperkuat MA maupun lembaga negara lainnya agar laporan tahunannya bisa lebih diketahui langsung oleh para rakyat. Sidang Tahunan MPR RI yang disiarkan secara langsung oleh TV nasional maupun internasional serta saluran media sosial MPR RI, juga akan memudahkan rakyat mengetahui sepak terjang MA maupun lembaga negara lainnya selama setahun terakhir," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengungkapkan, gagasan penyampaian laporan tahunan lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI bukanlah ide dadakan. Melainkan sudah bergulir sejak zaman MPR RI dipimpin (almarhum) Bapak Taufik Kiemas sebagai Bapak Empat Pilar MPR RI.
"Kepemimpinan MPR RI saat ini meneruskan gagasan (almarhum) Pak Taufik Kiemas untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat. Dukungan MA tersebut melengkapi dukungan serupa yang sudah disampaikan oleh DPD RI, BPK, MK, dan KY yang juga disampaikan dalam Rapat Konsultasi virtual dengan pimpinan MPR RI. Selanjutnya MPR RI akan melakukan Rapat Konsultasi virtual dengan DPR RI dan Presiden. Jika semua sudah bersepakat, MPR RI siap menyelenggarakan Sidang Tahunan baik secara virtual maupun kehadiran fisik," ungkapnya.
Bamsoet menyampaikan hal tersebut dalam video conference yang dihadiri seluruh Wakil Ketua MPR RI, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Sedangkan jajaran MA juga hadir lengkap, antara lain Ketua MA terpilih Syarifuddin, Wakil Ketua MA Sunarto, Ketua Kamar Pembinaan Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Pidana Suhadi, Ketua Kamar Agama Amran Suadi, Ketua Kamar Militer Burhan Dahlan, Ketua Kamar TUN Supandi, Ketua Kamar Pengawasan Andi Samsan Nganro, dan Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha.
