Wednesday, 23 Jumadil Akhir 1446 / 25 December 2024

Wednesday, 23 Jumadil Akhir 1446 / 25 December 2024

Bamsoet: Tingkatkan Penjagaan Intensif di Perairan Natuna

Kamis 28 May 2020 03:27 WIB

Red: Gita Amanda

Perairan Natuna, (ilustrasi). Ketua MPR berharap penjagaan di Perairan Natuna diintensifkan.

Perairan Natuna, (ilustrasi). Ketua MPR berharap penjagaan di Perairan Natuna diintensifkan.

Foto: INDONESIAN PRESIDENTIAL PALACE
Peningkatan penjagaan di Perairan Natuna agar nelayan tak cemas dengan kapal asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah khususnya TNI meningkatkan penjagaan secara intensif pada batas teritorial laut Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ini sebagai upaya pertahanan negara.

"Saya mendorong TNI AL bersiaga dalam menjaga batas teritorial laut Indonesia sebagai upaya pertahanan negara sehingga memberikan rasa aman bagi aktivitas nelayan-nelayan Indonesia di Natuna serta agar Kepala Staf TNI AL yang baru terus mencari terobosan dan kreativitas dalam upaya mempertahankan kedaulatan di laut," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/5).

Baca Juga

Dia menilai perlunya meningkatkan keamanan dan penjagaan yang intensif di perairan Natuna, Kepulauan Riau, agar nelayan tidak cemas dengan keberadaan kapal asing karena sengketa laut antara Indonesia dan China sempat memanas di perairan Natuna Utara.

Bamsoet juga meminta TNI AL tetap melakukan patroli bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla), selain menyiapkan strategi pertahanan yang efektif dengan memperkuat armada tempur dan menempatkannya pada wilayah perbatasan,

"Langkah itu sebagai upaya menegakkan kekuatan dan kedaulatan negara, mengingat perairan Natuna dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu meminta TNI menempatkan kapal dan pesawat patroli TNI AL dan AU secara permanen di perbatasan Laut China Selatan dan perairan Natuna dalam rangka mengimbangi kekuatan patroli negara lain.

Dia menilai pemerintah bersama DPR RI perlu merancang kebijakan strategis pertahanan negara, salah satunya adalah memberikan dukungan dalam rancangan anggaran belanja bagi TNI, antara lain dukungan anggaran untuk menambah unit alat utama sistem senjata (alutsista) bagi TNI.

"Hal itu karena penguatan alutsista bagi TNI ialah bagian dari upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan DPR dalam menunjang fungsi pertahanan negara," tuturnya.

Sumber : antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler