REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ikhwanul Kiram Mashuri*
Pada Juli mendatang, kawasan Timur Tengah yang sudah panas, bisa jadi akan terbakar. Juli adalah jadwal yang sudah disepakati oleh pemerintahan persatuan Israel — PM Benjamin Netanyahu dan rival politiknya Benny Gantz — untuk memulai proses aneksasi wilayah luas di Tepi Barat, mencakup Lembah Yordania dan semua pemukiman Yahudi yang dibangun di wilayah Palestina.
Pencaplokan wilayah Palestina ini sesuai dengan rancangan Presiden AS Donald Trump untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, yang ia sebut sebagai the Big Deal of the Century. Kemungkinan besar, parlemen Israel (Knesset) pada awal Juli mendatang akan menyetujui recana pencaplokan ini.
Sejumlah pengamat tentang Timur Tengah memperkirakan kekerasan akan meledak begitu rancangan pencaplokan itu disetujui Knesset. Menurut Emil Amin, pengamat Timur Tengah dari Mesir, pencaplokan wilayah Palestina akan membakar Timur Tengah. Ia menyatakan, pencaplokan dan perluasan kedaulatan Israel atas wilayah Palestina adalah pelanggaran hukum internasional dan sekaligus ancaman terhadap keamanan regional dan global.
Kolomnis dari Yordania, Saleh al-Qallab, menyebutkan, Otoritas Nasional Palestina, terutama Presiden Mahmud Abbas, tidak terkejut atas perkembangan terbaru masalah Palestina, sejak Trump bersinggasana di Gedung Putih. Menurut mantan menteri informasi dan menteri kebudayaan Yordania ini, mereka – para pemimpin Palestina -- mempunyai kartu truf yang efektif dan sangat berpengaruh. Yakni: pembubaran Otoritas Palestina.
Jika langkah ini yang ditempuh, lanjut al Qallab, dipastikan akan muncul gelombang kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya di Tepi Barat, Gaza, dan wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel, tapi juga di kawasan Timur Tengah dan dunia pada umumnya. Dengan kata lain, meminjam istilah Betawi, ‘’Lo jual gue beli!’’ Itulah tampaknya sikap yang akan diambil Presiden Mahmud Abbas.
Simak pula apa yang dikatakan Raja Yordania Abdullah bin Hussein. Katanya, pembubaran Otoritas Palestina akan berarti kekerasan di seluruh wilayah Timur Tengah.
Semua pihak yang terkait dengan konflik Israel-Palestina, terutama AS dan Israel, mestinya menyimak peringatan Raja Yordania itu. Yakni, bila Trump dan Netanyahu tetap menerapkan the Deal of the Century, berarti mereka harus bersiap-siap menghadapi gelombang kekerasan yang mengerikan di Timur Tengah, yang tentu saja akan mengganggu kepentingan mereka di seluruh kawasan.
Presiden Abbas sendiri, sebagai protes atas rencana aneksasi Tepi Barat, telah memutuskan membatalkan seluruh perjanjian dengan AS dan Israel. Menurutnya, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina tidak lagi terikat dengan perjanjian dan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani pemerintah Israel dan AS, termasuk soal perjanjian keamanan. Namun, ia tidak menjelaskan apa dampak keputusan tersebut dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah Palestina.
Seorang pejabat penting yang dekat dengan Presiden Abbas menyatakan, Otoritas Pelestina belum mengambil langkah penting lain hingga Juli mendatang. Namun, ia memastikan keputusan yang diambil Presiden Abbas akan sangat keras.
Bagi bangsa Palestina, the Big Deal of the Century semakin menyakitkan, karena seolah nasib sebuah bangsa justru dipermainkan untuk kepentingan pemilihan umum. Di AS, untuk merayu suara kelompok kanan Kristen (Evangelis) dan Lobi Yahudi. Di Israel, untuk menarik suara kelompok-kelompok Yahudi garis keras yang selama ini mendukung Netanyahu.
Donald Trump kini sedang menghadapi pemilihan presiden pada November mendatang, dan ia ingin terpilih untuk periode keduanya. Rancangannya untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, diharapkan bisa menarik pemilih Amerika.
Apalagi, berdasarkan beberapa survei, suara dukungan kepada Trump tertinggal jauh dibandingkan pesaingnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, akibat kelemahannya dalam menangani wabah Covid-19. Diperkirakan, aksi-aksi demonstrasi yang terus menyebar luas di seluruh AS sekarang ini, dipicu oleh kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi kulit putih, juga akan menggerus suara Trump.
Hal semacam itulah yang kemudian dimaknai oleh bangsa Palestina. Yaitu, ketika nasib sebuah bangsa dijadikan obyek tawar-menawar dan jual-beli dalam pemilihan umum di AS dan Israel, ini berarti memberi hak kepada bangsa itu untuk melakukan perlawanan. Apalagi bila tidak ada solusi damai bagi bangsa itu dan kemerdekaan mereka tetap dirampas penjajah, maka penyelesaiannya adalah mengangkat senjata, seperti telah ditunjukkan oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.
Perlu dicatat, bagi bangsa Palestina adalah harga mati bahwa setiap negosiasi dengan AS dan Israel tidak akan terjadi tanpa deklarasi yang tegas bahwa aneksasi tidak lagi mungkin. Juga AS harus mengubah poin-poin dalam the Big Deal of the Century, dengan tidak menyiratkan pencaplokan atas wilayah yang diduduki Israel pada 1967, termasuk Yerusalem Timur, yang meliputi Masjid al-Aqsa, Kubbatu al Shokhro al Musyrifah, Masjid Omar Bin Al-Khattab, dan Gereja Makam Suci.
Otoritas Palestina telah beberapa kali menegaskan, mereka akan terus mematuhi negosiasi dan proses perdamaian atas dasar legitimasi internasional, termasuk Inisiatif Arab. Yaitu solusi dua negara — Negara Palestina dengan batas-batas sebelum Perang 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan Negara Israel berdasarkan pada Perbatasan 1948.
Yang menjadi masalah besar, negara-negara Arab kini sedang pecah, tidak satu suara. Mereka juga disibukkan dengan persoalan di negara masing-masing. Termasuk adanya konflik yang berkepanjangan, seperti terjadi di Libia, Yaman, Suriah, dan Irak. Belum lagi adanya wabah Covid-19 yang menguras segala daya dan dana.
Yang lebih parah lagi, beberapa negara Arab sudah tidak lagi menganggap Israel sebagai musuh utama. Yang justru mereka anggap sebagai ancaman yang membahayakan adalah Iran. Yang terakhir ini mereka tuduh telah mengacak-acak sejumlah negara Arab. Beberapa negara, seperti Saudi Arabia, bahkan telah memutuskan hubungan deplomatik dengan Iran.
Sementara itu, negara-negara lain, terutama Eropa, kini juga tengah disibukkan dengan pandemi Coronavirus yang sangat mengerikan itu. Mereka tidak fokus lagi dengan masalah konflik Palestina-Israel.
Faktor-faktor itulah yang tampaknya telah membuat Israel dan Amerika, tepatnya Netanyahu dan Trump, mengambil langkah berani untuk menganeksasi wilayah Palestina di Tepi Barat. Dari sisi waktu mereka anggap sangat tepat.
Namun, yang luput dari perhatian Netanyahu, Trump, dan yang mendukung pencaplokan Tepi Barat, ada banyak hal yang mungkin di luar perhitungan mereka. Yakni, seperti diingatkan oleh Saleh al Qallab, bila proses pencaplokan terus berjalan dan bahkan terlaksana, maka gelombang kekerasan pasti akan datang. Bila pemerintahan Trump dan Netanyahu tetap memaksakan the Deal of the Century — rancangan perdamaian di Timur Tengah versi Trump — kepada bangsa Palestina dan dunia Arab, maka bisa dipastikan tindakan terorisme akan muncul di mana-mana.
Terorisme itu, kata al Qallab, sudah ada di depan pintu. Tinggal diledakkan. Dan, yang meledakkan adalah Trump dan Netanyahu. Gelombang terorisme itu bisa jadi lebih mengerikan dari yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris pimpinan Usama bin Ladin dan Abu Bakar al Badhdadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika