REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dradjad H. Wibowo, Ekonom Senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar PAN

Belakangan ini kita mendengar wacana tentang herd immunity atau kekebalan kelompok / kawanan sebagai solusi menghadapi wabah COVID-19.

Saya bukan dokter atau ahli kesehatan masyarakat. Saya hanya seorang ekonom yang pernah riset ekonomi kesehatan, khususnya tentang pelayanan kesehatan dan pencegahan / penanganan penyakit menular. Jadi saya hanya membahas konsep ini secara statistik.

Herd immunity itu sebuah bentuk kekebalan terhadap penyakit menular yang terjadi ketika sekelompok besar penduduk (populasi) mempunyai kekebalan akibat vaksinasi ataupun infeksi sebelumnya, sehingga memberi semacam perlindungan terhadap kelompok penduduk yang belum memiliki kekebalan.

Mari kita utak-atik angka. Estimasi di UK, herd immunity tercapai jika 60% dari populasi terinfeksi virus corona. Saya tidak berani menghitungnya untuk Indonesia karena bakal lebih tinggi.

Memakai estimasi UK, asumsikan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah 271 juta. Artinya, minimal 60% x 271 juta = 163 juta penduduk harus terinfeksi SARS-CoV-2.

Dengan tingkat kematian COVID-19 di Indonesia yang hampir 10% saat ini, berarti kita harus membiarkan minimal 16 juta penduduk Indonesia meninggal karena COVID-19.

Saat jumlah kasus baru ratusan saja, pelayanan kesehatan (yankes) kita sudah kewalahan. Apalagi jika ratusan juta??

Bagaimana juga dengan risiko meninggalnya belasan juta penduduk?

Negara dengan pelayanan kesehatan yang lebih bagus seperti UK saja berat menjalankan herd immunity. Apalagi kita.

Itu sebabnya, jika herd immunity menjadi pilihan kebijakan, itu berarti melanggar sila kedua Pancasila.

Kalau vaksin sudah ditemukan, kita bisa bicara herd immunity. Itu pun bakal mahal sekali karena minimal 163 juta orang harus divaksin. Yang kaya mungkin bisa membayar sendiri. Penduduk yang miskin ya harus dibayari negara.

Karena itu, tutup saja wacana herd immunity. Kita fokus ke solusi kesehatan yang lebih tepat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika