Thursday, 3 Jumadil Akhir 1446 / 05 December 2024

Thursday, 3 Jumadil Akhir 1446 / 05 December 2024

Ini Respons Ketua MPR atas Sejumlah Isu Aktual

Jumat 02 Oct 2020 16:20 WIB

Red: Gita Amanda

Setiap pekannya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan respons atas sejumlah isu yang tengah hangat di Tanah Air.

Setiap pekannya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan respons atas sejumlah isu yang tengah hangat di Tanah Air.

Foto: MPR
Bamsoet mendorong pemerintah segera membuat terobosan baru untuk langkah antisipatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap pekannya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan respons atas sejumlah isu yang tengah hangat di Tanah Air. Untuk saat ini Bamsoet akan memberikan responsnya untuk isu penurunan indeks harga konsumsi hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut di anatranya:

Baca Juga

1. Penurunan indeks harga konsumsi tiga bulan berturut-turut selama triwulan III-2020 menandakan daya beli masyarakat belum pulih atau masih sangat lemah, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah segera membuat terobosan baru sebagai langkah antisipatif untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya terhadap komoditas pangan, ketersediaan dan pasokan di pasar dengan tetap memastikan harga komoditas tetap stabil mengingat kondisi resesi akan mempengaruhi daya beli.

B. Mendorong pemerintah meningkatkan dan memfokuskan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus, serta agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu secara perlahan untuk bangkit.

C. Mendorong agar strategi dan program pemerintah yang sudah berjalan saat ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin, seperti dengan melakukan percepatan penyaluran berbagai program bantuan sosial dan perluasan sasaran penerima bantuan subsidi, serta terus memberikan dukungan untuk menjaga daya tahan kelompok yang paling terdampak, seperti pelaku UMKM.

2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kemenparekraf akan memberikan hibah pariwisata senilai Rp3,3 triliun sebagai bagian dari Program Ekonomi Nasional/PEN, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dapat secara selektif memberikan dana tersebut kepada para pelaku pariwisata maupun pengelola hotel dan restoran, agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan masing-masing dan disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19, sehingga para pelaku pariwisata, pengelola hotel, dan restoran dapat segera meningkatkan persiapan protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang sesuai dengan protokol kesehatan covid-19.

B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, melakukan terobosan atau inovasi untuk pemulihan wisata, dengan meningkatkan promosi lewat media online ataupun media siar untuk menarik minat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara/wisman, namun tetap memperhatikan kondisi pandemi covid-19, dikarenakan keselamatan dan keamanan wisatawan tetap menjadi prioritas.

C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf bersama Dinas Pariwisata di setiap daerah, tetap melakukan penataan destinasi wisata dalam kawasan strategis pariwisata nasional, seperti di Labuan Bajo yang diharapkan mampu menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin negara G-20 dan ASEAN Summit pada 2023, sehingga pembangunan dan penataan sejumlah kawasan wisata tetap perlu dilangsungkan.

D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, meminta kesiapan pihak pengelola pariwisata maupun hotel dan restoran agar dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat yang ingin melakukan wisata atau kunjungan bahwa industri hotel dan restoran sudah siap melayani dan menerapkan seluruh protokol kesehatan secara maksimal.

3. Kehadiran pemerintah dalam Dewan Moneter Bank Indonesia harus ekstra hati-hati karena rawan penyalahgunaan dan berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta kepada pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan moneter, dan memastikan tidak ada kepentingan politis yang akan dibebankan kepada bank sentral, serta kebijakan sektor fiskal juga perlu mendapat sorotan dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

B.  Mendorong pemerintah di samping melakukan revisi UU BI juga menyelesaikan salah satu akar permasalahan ekonomi Indonesia, yaitu penerimaan negara yang semakin turun, sehingga dibutuhkan inovasi progresif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih lagi saat ini situasi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami penurunan, serta masalah sektor perbankan yang mendesak untuk dilakukan

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler