REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku aksi keji teroris di Poso, Sulawesi Tengah, yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kesekian kalinya atribut agama 'dikorbankan' sebagai alat justifikasi terorisme. Padahal, tidak ada satupun agama di dunia ini yang mendukung aksi terorisme.
"Saya perlu tegaskan kembali, Peristiwa di Poso itu bukan konflik antar agama atau antar suku. Itu adalah tindakan kriminal terorisme yang harus kita lawan dan hadapi bersama. Dan saat ini menurut saya, Lahirnya tindakan teror sebagai buah radikalisme tersebut semakin menguatkan urgensi pentingnya membangun narasi kebangsaan secara masif dan menyentuh ke berbagai kelompok masyarakat. Terutama untuk membangun kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang menghormati kebhinekaan," ujar Bamsoet dalam Diklat Kader Kualifikasi Utama dan Pelatihan Infrastruktur Pemuda Pancasila, Majelis Pimpinan Wilayah Regional Sumatera, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (1/12/20).
Turut hadir antara lain Ketua Bidang Kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yahya Abdul Habib dan Ketua Pengurus Nasional Badan Pelaksana Kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Edy Haryanto.Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, harus disadari bersama, membangun narasi kebangsaan bukanlah pekerjaan instan, melainkan diwujudkan melalui proses berkesinambungan.
Mengingat potensi ancaman terhadap wawasan kebangsaan, yang meliputi ideologi jati diri bangsa, kebhinekaan, dan NKRI akan selalu ada seiring laju zaman. "Potensi ancaman terhadap wawasan kebangsaan tersebut dapat hadir dalam beragam fenomena. Antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama, tumbuhnya radikalisme dan terorisme, serta degradasi moral generasi muda bangsa," jelas Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini menerangkan, di tengah himpitan beragam persoalan yang dihadapi di masa pandemi Covid-19, dan dengan semakin derasnya arus globalisasi yang menawarkan gaya hidup serta berbagai paham yang tidak selaras dengan jati diri ke-Indonesiaan, muncul kekhawatiran semangat kebangsaan akan semakin memudar dan terpinggirkan oleh nilai-nilai asing. Ditambah perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, membuat ancaman ideologis yang dihadapi semakin kompleks. Sehingga, penting bagi semua pihak untuk membangun benteng ideologi.
"Di sinilah peran sentral dari keberadaan organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, sebagai elemen penting dalam membangun benteng ideologi melalui pembangunan wawasan kebangsaan," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, selaras dengan pembangunan wawasan kebangsaan tersebut, MPR RI senantiasa konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI kepada seluruh elemen bangsa.
Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus kebangsaan yang harus kita junjung tinggi; serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa.
"Saya sangat mengharapkan partisipasi dari segenap kader Pemuda Pancasila di seluruh wilayah Nusantara, untuk menjadi duta-duta Empat Pilar MPR RI. Yakni dengan turut berperan aktif menyampaikan narasi kebangsaan dalam kerangka menumbuhkembangkan semangat nasionalisme dan membangun wawasan kebangsaan. Khususnya, kepada para generasi muda bangsa," kata Bamsoet.
