REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal mengomentari terkait langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang mengerahkan 29.736 prajurit TNI untuk menjadi tracer atau pelacak penyebaran Covid-19. Ia berharap agar pelaksanaan pelacakan di lapangan bisa dilakukan mengedepankan cara-cara yang persuasif.
"Di dalam menjalankan tugas sebagai tracer Covid-19, prajurit TNI harus melakukannya dengan cara-cara yang persuasif dan dapat diterima oleh masyarakat," kata Iqbal kepada Republika, Rabu (10/2).
Ia mengapresiasi keterlibatan TNI dalam penanganan Covid-19. Menurutnya upaya penanganan Covid-19 memang tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja, melainkan melibatkan kerja sama antarkementerian dan lembaga serta berbagai pihak lainnya termasuk TNI dan Polri.
"Seperti kita ketahui saat ini anggota TNI sudah terlibat aktif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 sebagai penegak disiplin protokol kesehatan di masyarakat dan dengan diikutsertakannya anggota TNI sebagai tracer Covid-19, kita berharap agar penanganan pandemi Covid-19 bisa cepat diatasi," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR Sukamta. Sukamta mengingatkan agar dalam pelaksanaannya, Panglima TNI tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis
"Pendekatan ke masyarakat harus tetap dengan santun, persuasif dan edukatif. Jangan sampai nanti pada level tertentu, pendekatan yang ditempuh represif yang justru bisa menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi," terang Sukamta.
Politikus PKS itu juga mengimbau agar para prajurit TNI yang menjadi tracer melakukan dengan hati-hati dan bekal perlengkapan yang cukup supaya para prajurit tidak tertular. "Karena nyawa satu jiwa sangat berharga," tuturnya.
