REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Komisi IX menggelar rapat kerja untuk membahas perkembangan pelaksanaan vaksinasi dan strategi pemerintahan untuk ketersediaan vaksin Covid-19. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito tak hadir dalam rapat tersebut.
"Kami sampaikan bahwa Menkes tidak dapat menghadiri rapat tersebut, karena bertepatan dengan pembahasan program kerja dan anggaran Kemenkes tahun anggaran 2022 yang bertempat di luar kota," ujar Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene, Kamis (20/5).
Sementara itu, Penny juga tak hadir dalam rapat kerja tersebut dan hanya diwakilkan oleh orang dari BPOM. Alasannya, Penny tengah menghadiri pertemuan di luar kota dan tak dapat diwakilkan.
"Kami memohon izin agar paparan kepala BPOM dpt disampaikan deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen, dan kosmetik," ujar Felly.
Dalam rapat tersebut, sudah hadir Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir. Juga sudah hadir Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Satari.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Darul Siska mempertanyakan Komitmen dari Menkes dan Kepala BPOM. Untuk itu, dia meminta, ketegasan untuk memutuskan jenis rapay yang digelar hari ini.
"Perlu penegasan kita, undangan kami adalah rapat kerja, rapat artinya dng menteri sesuai tatib. Jadi menurut saya status rapat harus diperjelas," ujar Darul.
Akhirnya, Komisi IX memutuskan untuk menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komnas KIPI dan Bio Farma. Sementara itu, rapat kerja dengan Menkes dan Kepala BPOM direncanakan akan digelar pada Senin (24/5).
