REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid menilai, BUMN terbebani dengan sejumlah penugasan yang diberikan, meski mendapatkan penyertaan modal negara (PMN). Nusron meyakini BUMN akan lebih baik jika melakukan aksi korporasi yang murni secara bisnis.

Nusron mengatakan selama ini BUMN terpaksa menjalankan penugasan meski secara bisnis tidak menguntungkan. Padahal, ucap Nusron, BUMN juga dituntut untuk tidak rugi.

"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan PMN penugasan," ujar Nusron saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/7).

Nusron menyebut penugasan pemerintah seharusnya jangan dibebankan kepada BUMN, melainkan menjadi tanggung jawab kementerian teknis.  Nusron mengatakan BUMN tak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.