REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN pada 2020 sebesar Rp 72,44 triliun. Erick menyebut mayoritas PMN ditujukan untuk keberlanjutan penyelesaian penugasan pemerintah dan program restrukturisasi.
"Saya ingin memamparkan PMN 2022, seperti yang disampaikan, penugasan 80 persen, restrukturisasi 6,9 persen, sehingga kalau dikumulatifkan 87 persen ialah hal-hal yang tidak terelakan," ujar Erick saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/7).
Erick mengatakan PMN sebesar Rp 72,45 triliun akan diberikan untuk 12 BUMN seperti PT Hutama Karya sebesar Rp 31 triliun untuk mendukung pembangunan jalan tol trans Suamtera; penambahan permodalan sebesar Rp 9,3 triliun untuk holding pariwisata dalam penguatan restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan aviasi, pembebasan lagadi, dan penyelesaian proyek KEK Mandalika; PLN sebesar Rp 8,2 triliun untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan pada 2021-2022; dan Rp 4,1 triliun untuk pengembangan bisnis BNI.
"KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk menutup cost overrun kereta cepat serta penguatan modal Waskita Karya sebesar Rp 3 triliun," ucap Erick.
Erick menambahkan PMN juga akan diberikan kepada BPUI sebesar Rp 2 triliun yang berkaitan dengan program restrukturisasi Jiwasraya; penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen, dan proyek SPAM Karian dari Adhi Karya sebesar Rp 2 triliun; serta Perumnas sebesar Rp 2 triliun untuk penugasan program perumahan rakyat di Jakarta dan Medan.
"BTN ada pengembangan bisnis sebesar Rp 2 triliun, lalu RNI ini juga penugasan pangan, kami juga ingin terkonsolidasi dengan baik dan mendukung UMKM sebesar Rp 1,2 triliun, dan terakhir damri sebesar Rp 0,025 triliun, totalnya Rp 72,449 triliun," lanjut Erick.
Erick menyebut usulan ini masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Erick optimistis usulan ini akan mendapat lampu hijau dari Kemenkeu.
"Dari rapat bulanan dengan Kemenkeu angka ini belum ketemu, tapi kurang lebih 90 persen. Kami meminta dukungan dari anggota dewan dan tetap sosialisasi denhan Kemenkeu untuk angka ini," kata Erick menambahkan.
