REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan dukungan konkret agar pelatihan berbasis kompetensi menjadi prioritas pada kementerian-kementerian terkait. Karena sampai saat ini angka pengangguran sangat tinggi, sementara program pelatihan dari pemerintah masih kurang tepat.

"Kami di DPD tentu mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Salah satunya agar kementerian terkait tidak mengurangi program pelatihan berbasis kompetensi dengan alasan refocusing anggaran," kata LaNyalla menjawab aspirasi dari Organisasi Pekerja Garmen Indonesia (OPGI) lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/8) lalu.

Selain itu, DPD akan mendorong optimalisasi Diklat dari tujuh Balai Diklat Industri (BDI) di bawah Kementerian Perindustrian dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. "Nanti kita akan bersurat resmi ke Kementerian Perindustrian supaya dalam program diklatnya yang meliputi sektor pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja ini dimaksimalkan," kata LaNyalla.

Ketua OPGI Stenly Ngelo menyampaikan, saat ini pelatihan berbasis sektor yang sesuai pada kebutuhan industri memang kurang mendapat support dari pemerintah. "Kemnaker masih memberi porsi lebih banyak pada pelatihan yang bukan dibutuhkan oleh pabrik atau industri. Contohnya saja adanya BLK dan Kartu Prakerja. Kondisi itu menurut kami tidak tepat," kata Stenly.

Oleh karena itu OPGI yang selama ini konsen dengan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pabrik meminta Ketua DPD RI untuk menyampaikan hal itu kepada kementerian terkait. Khususnya kementerian perindustrian, yang membawahi tujuh balai diklat industri.

"Program yang baik adalah yang tepat sasaran yang kemudian pastinya akan benar-benar bermanfaat bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Makanya kita minta dukungan ke DPD supaya hal ini disuarakan," ujarnya.

Turut hadir dalam audiensi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M. Nero, juga Staf Ahli Firmandes. Sedangkan Ketua Umum OPGI didampingi Rudi Erawan (Sekjen) dan pengurus lainnya.