REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komite II DPD RI melakukan pertemuan dengan Wali Kota Semarang, Kementerian PUPR, Kepala BBWS Pemali Juana dan Paguyuban Kelompok Nelayan Tambakrejo serta pemangku kepentingan lainnya di Aula Balaikota Semarang. Ini dilakukan dalam rangka advokasi persoalan hunian sementara Nelayan Tambakrejo Semarang, Jumat (3/9).
Dalam sambutannya, Pimpinan Komite II DPD RI Abdullah Puteh menyatakan, jika kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan serap aspirasi masyarakat oleh Anggota DPD RI. "Sebanyak 97 KK Nelayan Tambakrejo khawatir dan waswas akan status kepemilikan lahan sementara yang berdiri di atas lahan BBSWS Pemali Juana dan akan berakhir di Februari 2022," jelas Abdullah Puteh saat memberikan sambutan.
“Kunjungan kerja sebenarnya sudah direncanakan dilakukan di bulan Juli 2021 namun terkendala pandemi Covid-19 dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak," papar Abdullah Puteh.
Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menyampaikan, kekhawatiran dan kecemasan nelayan Tambakrejo atas keberlangsungan sewa hunian sementara yang akan berakhir di Februari 2022. Serta keinginan para nelayan bahwa rumah pengganti hunian sementara adalah landed house bukan rumah susun untuk memudahkan nelayan membuat jaring dan peralatan untuk pergi ke laut.